Larangan Beribadah Muslim Uighur Bertentangan dengan Pernyataan Umum PBB

Nasional  SELASA, 03 OKTOBER 2017 , 20:26:00 WIB | LAPORAN: LOPI KASIM

Larangan Beribadah Muslim Uighur Bertentangan dengan Pernyataan Umum PBB

Ilustrasi/Net

RMOL. Larangan beribadah terhadap kaum Muslim Uighur di daerah otonom Provinsi Xinjiang oleh Pemerintah China, dinilai sangat bertentangan dengan prinsip -prinsip humanistik yang menjadi spirit nilai dalam pemerintahan abad ini.

Demikian dikatakan Ketua DPP Garda NKRI Haris Pratama dalam keterangan ke redaksi, Selasa (3/10). Pihaknya, kata Haris, menolak dengan keras dan tegas larangan beribadah terhadap Muslim Uighur tersebut.

"Sebab, bertentangan dengan HAM yang menghargai kebebasan orang beragama sebagaimana termaktub dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia PBB Pasal 18 bahwa Setiap Orang Berhak Atas Kebebasan Pikiran, Hati Nurani dan Agama," kata Haris.

Dalam hal ini, termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya.

"Baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri," ujarnya.

Pihaknya, lanjut Haris, mengamati adanya generalisasi stigma negatif oleh Pemerintah China bahwa muslim di Xinjiang sebagai teroris merupakan tindakan yang anomalistik dan diskriminatif. Menurutnya, pelarangan ibadah bagi muslim Uighur oleh Pemerintah China dengan dasar tersebut sangat tidak berdasar bilamana sebatas dilihat dari hubungan masyarakat Xianjiang yang beragama Islam.

"Tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengafirmasi sikap-sikap diskriminatif dengan dalih apapun," kata dia.

Sementara itu, Sekjen DPP Garda NKRI, Firman Firdhousi menambahkan, dalam rangka menjaga semangat humanistik yang telah menjadi prinsip universal antar-sesama umat beragama agar menghormati dan menghargai kebebasan dalam menganut dan menjalankan sebuah ajaran beragama di dunia.

"Kami menyerukan kepada Pemerintah China melalui kedubesnya di Indonesia untuk mencabut pelarangan beribadah bagi umat Muslim Uighur apapun bentuknya," kata Firman.[mla]   

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Jokowi Injak Merah Putih

Jokowi Injak Merah Putih

SENIN, 03 OKTOBER 2016 , 08:35:00

Seks Kilat Ala Gadis Belia di Salon Plus Benhil (4-Habis)
Juri Lomba Masak

Juri Lomba Masak

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 , 14:28:00