Pencabutan Moratorium Reklamasi Tidak Mutlak

Politik  KAMIS, 12 OKTOBER 2017 , 11:28:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pencabutan Moratorium Reklamasi Tidak Mutlak

Net

RMOL. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman), Luhut Binsar Pandjaitan tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta, tidak mutlak.

Pasalnya, kebijakan yang dikeluarkan melalui surat keputusan Nomor S-78- 001/002/Menko/Maritim/2017 tersebut hanya merupakan surat pemberitahuan saja, dan sifatnya tidak mutlak.

Demikian diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah di Jakarta, Rabu (11/10) kemarin.

Menurut Amir, sah-sah saja jika Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan menegaskan secara terang-terangan menyatakan menolak reklamasi.

"Sah-sah saja jika Pak Anies melakukan penolakan. Karena ada kewenangan gubernur dan pemerintah daerah (Pemda) yang mengeluarkan kebijakan itu," kata Amir.

Sebelumnya, media sosial kembali diramaikan dengan isu reklamasi Teluk Jakarta. Kali ini akun twitter atas nama @AniesBaswedanID menuliskan yang intinya tetap menolak megaproyek reklamasi. Bunyi lengkap tulisan itu, 'Kami tegas tolak reklamasi, kamu? HARUS!'.

Amir mendukung sikap konsisten Anies Baswedan yang tetap menolak reklamasi. Menurutnya, Anies tidak perlu takut dengan adanya tekanan oleh pihak-pihak tertentu, karena penolakan terhadap reklamasi sudah telat dan sesuai peraturan.

"Konsistensi Pak Anies menolak reklamasi patut diapresiasi dan didukung," tutur Amir.

Dijelaskan Amir keputusan Menko Kemaritiman masih bisa ditolak jika muncul konflik antara lembaga dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Kemenko Kemaritiman.

"UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi kepemerintahan bisa saja muncul sengketa atau konflik antar lembaga. Sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui keputusan presiden," ujarnya.

"Jadi sifatnya (keputusan pencabutan moratorium) belum mutlak, apalagi surat tersebut sifatnya pemberitahuan dari Menko Kemaritiman," jelas Amir.

Kemudian menurutnya ada banyak hal yang mampu mengubah keputusan tersebut, yaitu peraturan presiden No 3 tahun 2016 dan Pilpres 58 tahun 2017. Dengan peraturan tersebut maka proyek reklamasi belum dapat dilaksanakan karena masih banyak yang diselesaikan.

Sebelumnya Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Luhut menyebut pencabutan itu dilakukan sejak Kamis (5/10/2017) silam. Ia pun mengaku telah mengirimkan surat itu ke Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat disebut Luhut menyampaikan ucapan terima kasih.[mla]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Jokowi Injak Merah Putih

Jokowi Injak Merah Putih

SENIN, 03 OKTOBER 2016 , 08:35:00

Seks Kilat Ala Gadis Belia di Salon Plus Benhil (4-Habis)
Juri Lomba Masak

Juri Lomba Masak

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 , 14:28:00