Perabhdi Dibentuk Untuk Membantu Rakyat Miskin

Hukum  SABTU, 11 NOVEMBER 2017 , 14:38:00 WIB

Perabhdi Dibentuk Untuk Membantu Rakyat Miskin

Ilustrasi/Net

RMOL. Perkumpulan Advokat Bantuan Hukum dan Demokrasi (Perabhdi) siap memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terjerat perkara hukum.

Ketua Umum Perabhdi Ihwaludin Simatupang mengatakan selama ini banyak warga miskin yang terjerat hukum tapi minim mendapatkan bantuan. Bahkan, mereka kadang terhambat persoalan biaya dan akses dari bantuan hukum itu sendiri.

"Kami ingin menjadi mitra lembaga bantuan hukum universitas dan biro bantuan hukum fakultas supaya ketika ada kasus yang menimpa masyarakat kecil, dapat dibantu advokat," ujar Ihwaludin didampingi Sekjen Perabhdi Denny Lubis, Wasekjen Benny Haris Nainggolan, Waketum Irwan Syahrizal dan Bendum Dicky Lubis di Jakarta, Sabtu (11/11).

Untuk itu, Perabhdi akan membangun struktur mulai dari provinsi, hingga kabupaten/kota. Yang terdekat, akan segera dideklarasikan di lima provinsi, yakni DKI Jakarta, Riau, Sumatera Utara, Aceh dan Jawa Barat.

Kehadiran Perabhdi hingga ke kabupaten/kota akan mendekatkan masyarakat kecil dalam akses mendapatkan keadilan.

"Kami berharap lewat lembaga ini teman-teman advokat yang ingin memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat dikoordinasikan bersama-sama," katanya.
     
Ihwaludin menjelaskan Perabhdi, merupakan mitra organisasi profesi advokat lainnya. Mereka tidak memandang latar belakang organisasi, baik itu Peradi, KAI maupun Ikadin. Organisasi lain boleh saja bergabung.

Ihwaludin memastikan ini tidak akan tumpang tindih dengan program Probono Peradi. Menurut dia, semakin banyak yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin akan makin baik. Pihaknya berharap semua organisasi profesi bisa memberikan akses keadilan masyarakat.

Ihwaludin juga mengatakan, pentingnya bekerjasama dengan universitas dan biro bantuan hukum fakultas karena secara politik dan sosial mereka memiliki kekuatan sendiri dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Karena itu, kiprah mereka diharapkan dapat menstimulus pemerintah sehingga akses keadilan untuk masyarakat miskin dapat ditegakkan.

"Diketahui atau tidak, banyak sekali orang yang kena sanksi hukum tanpa ada pembelaan yang cukup maksimal," jelasnya.
    
Dia mencontohkan, misalnya kasus Fidelis di Sanggau, Kalimantan Barat. Menurut dia, kalau dari awal biro hukum universitas maupun fakultas sudah menangani ini tentu sangat menarik. Sebab, kalau dari perguruan tinggi yang memberikan bantuan hukum maka akan berdampak lebih besar.

Belum lagi, kasus-kasus seperti Nenek Aisyah yang dituduh mencuri, seharusnya bisa diberikan bantuan hukum. Penegak hukum juga didorong melihat dimensi sosial dalam menegakkan aturan.

"Tidak semua harus dengan pemidanaan. Mungkin saja perbuatan-perbuatan itu terjadi karena faktor ketidaktahuan maupun ekonomi," katanya. [Hendry/rus]


Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00