Vonis Buni Yani Harus Pertimbangkan Rasa keadilan Masyarakat

Hukum  SENIN, 13 NOVEMBER 2017 , 23:04:00 WIB

Vonis Buni Yani Harus Pertimbangkan Rasa keadilan Masyarakat

Buni Yani/Net

RMOL. Organisasi Kotak Badja menduga ada upaya membebaskan Buni Yani menjelang putusan vonis sidang perkara ujaran kebencian.

Sedianya sidang digelar Selasa besok (14/11), di Gedung Arsip Perpustakaan, Kota Bandung.

Ketua Umum Kotak Badja Muanas Alidid sebagai pihak yang melaporkan Buni Yani berharap putusan majelis hakim dapat mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

"Setidaknya ada harapan publik dalam putusan pidana yang dijatuhkan itu dapat memberikan efek jera kepada pengguna sosial media agar bersikap hati-hati. Tidak ada tempat bagi penyebar fitnah dan hoax utamanya ujaran kebencian dan adu domba sara," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/11).

Muannas menjelaskan, selama persidangan, fakta hukum membuktikan bahwa Buni Yani setidaknya melakukan dua kesalahan fatal yang menurut UU ITE dilarang, yaitu dinilai provokatif melalui postingannya di media sosial Facebook termuat konten video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu dalam durasi 31 detik berbeda dengan yang resmi diunggah Pemprov DKI sepanjang 1 jam 48 menit. Juga tanpa menyebutkan sumber sebagaimana diunggah. Perbuatan itu dilarang pasal 32 UU ITE sebagai bentuk menambah/mengurangi dan atau mengedit yang menurut jaksa dalam tuntutannya juga dianggap telah Terbukti.

Kedua, Buni Yani sengaja menghilangkan kata 'pakai' dalam transkrip akunnya didapati konten berupa tulisan yang diterjemahkannya sendiri dari pidato video Ahok. Penghilangan kata ituharus dianggap sebagai bentuk penyesatan opini pembaca, padahal yang dimaksudkan pengucap pidato jelas tidak seperti itu.

"Apalagi kesalahan penulisan itu sudah diingatkan berkali-kali di timeline Facebook Buni Yani sesuai kesaksian Nong Darol Mahmada dan Mohamad Guntur Romli di persidangan. Sayangnya Buni Yani bukan menyesali kekeliruannya malah terkesan menantang, sehingga selain perbuatan itu dianggap secara sengaja juga haruslah dinilai sesuai rumusan delik ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE," papar Muannas.

Dia menambahkan, selama persidangan berlangsung, tidak ada penyesalan perbuatan oleh Buni Yani yang bahkan menunjukkan sikap tidak hormat terhadap persidangan. Didapati Buni Yani acapkali membuat keributan utamanya dengan jaksa atau dengan kata lain bersikap arogan di ruang sidang.

"Jadi sangat pantas bila Buni Yani dihukum berat melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dua tahun penjara. Saya perlu sampaikan beberapa hari jelang putusan juga mendengar informasi ada kekuatan besar yang berupaya mengintervensi dan mendesak hakim agar Buni Yani dibebaskan. Bahwa saya hanya berharap sambil menyelipkan doa agar majelis hakim diberikan keberanian dan kekuatan dalam putusan nanti dengan menghukum Buni Yani setimpal dengan perbuatannya tanpa intervensi dari siapapun," pungkas Muannas. [Wahyu/wah] 


Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Jokowi Injak Merah Putih

Jokowi Injak Merah Putih

SENIN, 03 OKTOBER 2016 , 08:35:00

Seks Kilat Ala Gadis Belia di Salon Plus Benhil (4-Habis)
Juri Lomba Masak

Juri Lomba Masak

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 , 14:28:00