Prasetio Lolos dari Jerat Sanksi BK DPRD

Politik  SELASA, 21 NOVEMBER 2017 , 14:49:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Prasetio Lolos dari Jerat Sanksi BK DPRD

Prasetio/Net

RMOL. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi dipastikan lolos dari jeratan sanksi Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta, meski tidak melaksanakan sidang paripurna istimewa pidato Gubernur DKI, Anies Baswedan.

Pasalnya, BK DPRD DKI menggugurkan laporan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman.

"Kami sudah memanggil pihak pengadu dan dari hasil pemanggilan itu, internal BK memutuskan dua hal, yakni menemui ketua DPRD secara langsung (untuk meminta keterangan), dan mengiriminya surat (panggilan)," kata Ketua BK DPRD DKI, Nasrullah, Selasa (21/11).

Namun, lanjut politisi PKS ini, sebelum pemanggilan dilakukan, Ketua DPRD DKI menggelar coffee morning di rumah dinasnya dengan juga mengundang Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno.

Dari situ diperoleh informasi kalau sidang paripurna penyampaian visi misi Anies-Sandi sebagai gubernur baru Jakarta untuk periode 2017-2022, akan diselenggarakan pada 15 November 2017.

"Kami lalu mengecek ke bagian persidangan, ternyata benar sudah diagendakan dan sudah dibahas di Bamus (Badan Musyawarah). Jadi, dengan begitu pengaduan Prabowo selesai," ujar Nasrullah.

Ketika ditanya bukankah dasar laporan Prabowo adalah karena Ketua DPRD tak juga menyelenggarakan sidang itu hingga batas waktu 14 hari yang diizinkan dalam Surat Edaran Ditjen OTDA Kemendagri No 162/3484/OTDA, sehingga karena Anies-Sandi dilantik pada 16 Oktober 2017, maka seharusnya sidang telah digelar paling lambat 30 Oktober 2017.

Nasrullah menjawab, karena saat coffee morning Dirjen Otda Soni Soemarsono mengatakan bahwa tak masalah sidang digelar setelah tanggal 30, maka laporan Prabowo tak dapat diproses lebih lanjut.

"Lagipula Pak Ketua DPRD dan Pak Prabowo memiliki pemahaman yang berbeda tentang Tatib DPRD, karena Pak Ketua tetap menganggap sidang paripurna istimewa dengan agenda penyampaian visi misi gubernur baru, tidak diatur dalam Tatib," terang Nasrullah.

Seperti diketahui, Prabowo melaporkan Prasetio ke BK pada 1 November 2017,  karena mantan Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot itu tidak mau menyelenggarakan sidang paripurna istimewa penyampaian visi misi Anies-Sandi.

Prasetio berdalih, sidang seperti itu tidak diatur dalam Tatib, dan bahkan berkilah kalau sidang tetap diselenggarakan, bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebaliknya, Prabowo menilai, Tatib mengatur bahwa sidang itu dapat diselenggarakan antara lain atas permintaan 1/5 anggota Dewan, dan pada saat itu Fraksi Gerindra dan Demokrat yang memiliki 25 dari 106 kursi di DPRD, telah mengajukan agar sidang segera digelar.

Karena alasan ini, Prabowo bahkan menganggap Prasetio tak hanya melanggar Tatib, namun juga merasa hak konstitusinya dipasung, karena kebijakan politisi PDIP itu tak hanya membuat dirinya, tapi juga seluruh rakyat Jakarta, tidak dapat mendengarkan visi misi Anies-Sandi.

Padahal, tegas dia, mengetahui visi misi itu penting bagi Dewan sebagai acuan menjalankan fungsi pengawasan dan menggunakan hak budget untuk APBD 2018 hingga 2022 mendatang.[mla]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Jokowi Injak Merah Putih

Jokowi Injak Merah Putih

SENIN, 03 OKTOBER 2016 , 08:35:00

Seks Kilat Ala Gadis Belia di Salon Plus Benhil (4-Habis)
Juri Lomba Masak

Juri Lomba Masak

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 , 14:28:00