Prasetio Lolos dari Jerat Sanksi BK DPRD

Politik  SELASA, 21 NOVEMBER 2017 , 14:49:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Prasetio Lolos dari Jerat Sanksi BK DPRD

Prasetio/Net

RMOL. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi dipastikan lolos dari jeratan sanksi Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta, meski tidak melaksanakan sidang paripurna istimewa pidato Gubernur DKI, Anies Baswedan.

Pasalnya, BK DPRD DKI menggugurkan laporan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman.

"Kami sudah memanggil pihak pengadu dan dari hasil pemanggilan itu, internal BK memutuskan dua hal, yakni menemui ketua DPRD secara langsung (untuk meminta keterangan), dan mengiriminya surat (panggilan)," kata Ketua BK DPRD DKI, Nasrullah, Selasa (21/11).

Namun, lanjut politisi PKS ini, sebelum pemanggilan dilakukan, Ketua DPRD DKI menggelar coffee morning di rumah dinasnya dengan juga mengundang Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno.

Dari situ diperoleh informasi kalau sidang paripurna penyampaian visi misi Anies-Sandi sebagai gubernur baru Jakarta untuk periode 2017-2022, akan diselenggarakan pada 15 November 2017.

"Kami lalu mengecek ke bagian persidangan, ternyata benar sudah diagendakan dan sudah dibahas di Bamus (Badan Musyawarah). Jadi, dengan begitu pengaduan Prabowo selesai," ujar Nasrullah.

Ketika ditanya bukankah dasar laporan Prabowo adalah karena Ketua DPRD tak juga menyelenggarakan sidang itu hingga batas waktu 14 hari yang diizinkan dalam Surat Edaran Ditjen OTDA Kemendagri No 162/3484/OTDA, sehingga karena Anies-Sandi dilantik pada 16 Oktober 2017, maka seharusnya sidang telah digelar paling lambat 30 Oktober 2017.

Nasrullah menjawab, karena saat coffee morning Dirjen Otda Soni Soemarsono mengatakan bahwa tak masalah sidang digelar setelah tanggal 30, maka laporan Prabowo tak dapat diproses lebih lanjut.

"Lagipula Pak Ketua DPRD dan Pak Prabowo memiliki pemahaman yang berbeda tentang Tatib DPRD, karena Pak Ketua tetap menganggap sidang paripurna istimewa dengan agenda penyampaian visi misi gubernur baru, tidak diatur dalam Tatib," terang Nasrullah.

Seperti diketahui, Prabowo melaporkan Prasetio ke BK pada 1 November 2017,  karena mantan Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot itu tidak mau menyelenggarakan sidang paripurna istimewa penyampaian visi misi Anies-Sandi.

Prasetio berdalih, sidang seperti itu tidak diatur dalam Tatib, dan bahkan berkilah kalau sidang tetap diselenggarakan, bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebaliknya, Prabowo menilai, Tatib mengatur bahwa sidang itu dapat diselenggarakan antara lain atas permintaan 1/5 anggota Dewan, dan pada saat itu Fraksi Gerindra dan Demokrat yang memiliki 25 dari 106 kursi di DPRD, telah mengajukan agar sidang segera digelar.

Karena alasan ini, Prabowo bahkan menganggap Prasetio tak hanya melanggar Tatib, namun juga merasa hak konstitusinya dipasung, karena kebijakan politisi PDIP itu tak hanya membuat dirinya, tapi juga seluruh rakyat Jakarta, tidak dapat mendengarkan visi misi Anies-Sandi.

Padahal, tegas dia, mengetahui visi misi itu penting bagi Dewan sebagai acuan menjalankan fungsi pengawasan dan menggunakan hak budget untuk APBD 2018 hingga 2022 mendatang.[mla]

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00