Pemprov DKI Jangan Ikut Campur Soal Kaos #2019GantiPresiden

Politik  MINGGU, 06 MEI 2018 , 14:50:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemprov DKI Jangan Ikut Campur Soal Kaos #2019GantiPresiden
RMOLJakarta. Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mengimbau Pemprov DKI Jakarta menghentikan pembagian kaos kepada warga yang mengenakan kaos bertagar #2019GantiPresiden saat mereka meramaikan area car free day (CFD) Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
 
Pasalnya, tindakan Pemprov membagikan kaos itu agar warga yang mengenakan kaos bertagar #2019GantiPresiden menyalin kaosnya, menunjukkan kalau Pemprov tengah berpolitik.
 
"Jelas sekali apa yang dilakukan Pemprov itu; menghentikan warga yang mengenakan kaos bertagar #2019GantiPresiden, memberinya kaos, dan menyuruhnya menyalin kaos yang dipakai dengan yang diberikan. Artinya, Pemprov melarang warganya mengenakan kaos dengan tagar itu," kata Sugiyanto, Senin (7/5).
 
Menurut Sugiyanto, Pemprov DKI tak punya alasan untuk melarang siapa pun mengenakan kaos bertagar #2019GantiPresiden, termasuk di area CFD, karena gerakan itu tidak membawa-bawa partai politik manapun dan juga tidak mengusung capres mana pun.
 
Bahkan dari penjelasan inisiator gerakan itu, Mardani Ali Sera, saat deklarasi Relawan Gerakan #2019GantiPresiden di Monas, Minggu (6/5),  diketahui kalau Gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan untuk mengedukasi masyarakat agar dapat memilih pemimpin yang tepat, peduli pada kondisi politik Tanah Air, dan mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi saat Pemilu 2019 agar tercipta Pemilu yang jujur dan adil, bebas dari kecurangan.
 
Jadi, lanjut aktivis yang akrab disapa SGY ini, Gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan massa yang muncul akibat ketidakpuasan rakyat atas pemerintahan Jokowi, sehingga menginginkan presiden baru di 2019. 
 
"Ini gerakan yang wajar, yang lahir dari sebuah aspirasi dan pendapat, dan hak rakyat untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi dilindungi UUD 1945 pada pasal 28E ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa setiap warga berhak untuk bersyarikat dan berkumpul, serta menyatakan pendapat," tegasnya.
 
Ia pun berpendapat bahwa tindakan Pemprov DKI melarang warganya mengenakan kaos bertagar #2019GantiPresiden di area CFD, menunjukkan kalau Pemprov justru sedang berpolitik. Pemprov seperti terprovokasi oleh kegelisahan pemerintahan Jokowi mengingat gerakan itu makin membesar dan membuatnya kemungkinan dapat kalah di Pilpres 2019.
 
"Benar bahwa pasal 7 ayat (2) Pergub Nomor 12 Tahun 2016 tentang HBKB memang melarang ada kegiatan politik di area CFD, tapi Mabes Polri sendiri pernah menyatakan bahwa pihaknya tidak melarang penggunaan atribut #2019GantiPresiden, dan itu berarti penggunaan tagar #2019GantiPresiden legal dan konstitusional," tegasnya.
 
SGY menyesalkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang agaknya tidak memberikan pemahaman yang benar kepada Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno, sehingga pembagian kaos itu dilakukan.
 
"Satpol PP pun seharusnya bisa memberikan pandangan-pandangan yang dapat membuat Gubernur dan Wagub terhindar dari membuat kebijakan yang kurang pas," tegasnya.
 
Untuk diketahui, saat CFD Minggu (6/5), bersamaan dengan deklarasi Relawan #2019GantiPresiden, Pemprov DKI melalui Bakesbangpol dan Satpol PP membagikan kaos putih kepada warga yang melintas di Jalan MH Thamrin dengan mengenakan kaos bertagar #2019GantiPresiden, dan menyuruhnya menyalin kaos yang dikenakan, dengan yangdiberikan Satpol PP. [mk]

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00