Pakar Hukum: Pemeriksaan Advokat Harus Melalui Dewan Kehormatan Profesi

Hukum  RABU, 16 MEI 2018 , 18:01:00 WIB

Pakar Hukum: Pemeriksaan Advokat Harus Melalui Dewan Kehormatan Profesi

Fredrich Yunadi

RMOL. Seorang advokat yang diduga melanggar hukum bisa diperiksa bila penyidik terlebih dulu mengajukan permohonan pemeriksaan Kode Etik ke Dewan Kehormatan Profesi.

Jika terbukti melanggar kode etik maka direkomendasikan ke penyidik untuk diproses. Jika tidak terbukti melanggar kode etik maka diberitahukan ke penyidik untuk tidak dapat diproses.

Hal demikian dikatakan ahli pidana Prof Dr. Mudzakkir, SH., MHum, terkait kasus dugaan merintangi penyidikan atas terdakwa Fredrich Yunadi yang kembali menjalani sidang di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, dua hari lalu. Fredrich Yunadi didakwa menghalangi proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

Dalam sidang itu, Fredrich menghadirkan sejumlah ahli di berbagai bidang disiplin ilmu sebagai saksi ahli meringankan. Selain Mudzakkir ada pula ahli hukum tata negara Prof Dr. Margarito Kamis, SH., MH dan ahli tata bahasa Prof Dr. Afdol Tharik Wastono.S.D., MHum

"Penyidik wajib menghormati profesi advokat, seperti juga profesi pers, profesi dokter, profesi jaksa, polisi bahkan Hakim juga sama, wajib terlebih dahulu diperiksa kode etiknya, tidak boleh langsung diproses pidana," kata Mudzakkir.

Dia menambahkan, Pasal 21 UU 31/1999 bukan tindak pidana korupsi, tapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang tertera dalam Bab III UU 31/1999. Sedangkan Tindak Pidana Korupsi tertera dalam Bab II UU 31/1999. Pasal 21 masuk ranah hukum pidana umum yang merupakan wewenang Polri untuk menyidik dan Pengadilan Negeri Umum yang memeriksa dan mengadilinya, bukan wewenang KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 21 UU 31/1999 juga delik Materiil, harus ada akibatnya. Jika dengan sengaja mencegah, harus jelas apa akibat yang timbul atas pencegahan. Jika merintangi maka jelas apa akibatnya merintangi, begitu juga jika dianggap menggagalkan.

Menurut Mudzakkir, penuntut umum wajib membuktikan hal-hal itu terlebih dahulu sebelum bisa menuntut dengan Pasal 21 UU 31/1999. Advokat yang menjalankan tugas membela klien mutlak tidak dapat dituntut sebagaimana Pasal 16 UU 18/2003 tentang Advokat atau yang dikenal sebagai hak imunitas advokat jo putusan MKRI 26/2013.

"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan maupun diluar sidang Pengadilan. Yang berhak menilai itikad baik atau tidak adalah Organisasi Profesi Advokat, bukan Penyidik atau Penuntut Umum," terang Mudzakkir.

Ia tambahkan, KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya berwenang menyidik, menuntut dan memeriksa tindak pidana korupsi. Sedangkan terhadap tindak pidana lain atau tindak pidana umum adalah wilayah Polri dan Pengadilan Negeri Umum. [ald]

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00