Fahira: Langkah Anies Baswedan Kembalikan Wibawa Negara

Jakarta  JUM'AT, 08 JUNI 2018 , 18:49:00 WIB

Fahira: Langkah Anies Baswedan Kembalikan Wibawa Negara

Fahira Idris/net

RMOLJakarta. Kebijakan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, menyegel bangunan dua pulau reklamasi di Teluk Jakarta (Pulau C dan D) sudah tepat dalam rangka mengembalikan wibawa negara dan menegakkan hukum.

Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Fahira Idris, menegaskan, proyek reklamasi Teluk Jakarta melanggar banyak ketentuan dan belum memiliki izin lengkap dari Pemerintah Provinsi.

"Era pembiaran terhadap penerabasan aturan yang menurunkan wibawa negara sudah berakhir di Jakarta. Ketegasan Gubernur Anies menyegel kedua pulau ini mengembalikan wibawa negara yang selama ini begitu gamang melihat berbagai pelanggaran proyek reklamasi Teluk Jakarta. Saya ucapkan selamat atas ketegasan ini," kata Fahira dalam keterangan persnya, Jumat (8/6).

Ia mengklaim warga Jakarta sudah lama jengah melihat berbagai pelanggaran yang terjadi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Berbagai pelanggaran itu dipertontonkan begitu vulgar dan terang-terangan.

"Warga semakin resah melihat ada kesan pembiaran atas berbagai pelanggaran aturan dan hukum. Terlebih akses ke pulau-pulau palsu ini begitu dibatasi, bahkan ada pembatasan peliputan oleh media massa. Itu sudah melecehkan wibawa negara,” jelas Ketua Komite III DPD RI itu.

Fahira menegaskan bahwa isu proyek reklamasi Teluk Jakarta bukan lagi isu yang elitis yang hanya dipahami segelintir orang. Kebanyakan warga Jakarta sudah paham dengan apa yang terjadi pada proyek reklamasi Teluk Jakarta. Warga tahu kepentingan siapa yang dilindungi dalam proyek ini dan siapa yang paling diuntungkan dari proyek ini, juga kerusakan lingkungan seperti apa yang sudah dan akan dihasilkan reklamasi Teluk Jakarta.

"Bagi saya, penyegelan ini bukan sekedar menunaikan janji kampanye, tetapi cara pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat tegas menujukkan di mana sebenarnya dia berdiri," puji Fahira.

Saat ini, jumlah bangunan di Pulau C dan D mencapai 932 unit yang terdiri dari 212 unit rukan, 409 rumah tinggal tapak ukuran 60, serta 311 unit rumah dan rukan yang masih setengah jadi.

Walau kedua pulau tersebut sudah pernah disegel sebelumnya, namun berdasarkan hasil audit Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta, jumlah bangunan di sana malah bertambah banyak. [ald]

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00