Anang Sugiana Divonis Enam Tahun Penjara

Hukum  SENIN, 30 JULI 2018 , 20:49:00 WIB

Anang Sugiana Divonis Enam Tahun Penjara

Foto:RMOL

RMOL. Terdakwa kasus pengadaan KTP elektronik, Anang Sugiana Sudiharjo divonis enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider empat bulan kurungan. 

Ketua Majelis Hakim, Fangky Tambuwun mengatakan mantan Direktur PT Quadra Solution itu telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama hingga menyebabkan kerugian negara.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujarnya di Ruang Mr. Kosoemah Atmadja II, PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (30/7)

Selain itu, Anang juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 20.7 miliar dalam jangka waktu satu bulan setelah sidang pembacaan putusan.

"Apabila pidana denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan, maka harta terdakwa disita untuk dilelang dan menambah hukuman pidana penjara selama lima tahun," ucap sang hakim.

Putusan ini lebih rendah dari tuntutan yang telah dilayangkan JPU KPK kepada Anang. Sebelumnya, Anang dituntut tujuh tahun penjara.

Dalam perkara ini, Anang terbukti ikut merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek pengadaan KTP-el. Dia dinilai telah memperkaya korporasi, sejumlah anggota DPR, dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Anang terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek KTP-el di DPR pada tahun anggaran 2011-2013. Salah satunya kepada Ketua Fraksi Golkar DPR Setya Novanto.

Selain itu, Anang terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan KTP-el.

Anang ikut mengkondisikan proses lelang bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong. Salah satunya, membuat dokumen penawaran dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh panitia lelang. Sehingga PT Quadra Solution diperkaya sebesar Rp 79 miliar.

Anang terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [rus]


Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00