Dirut PLN Diperiksa KPK Lagi

Hukum  SELASA, 31 JULI 2018 , 15:33:00 WIB

Dirut PLN Diperiksa KPK Lagi

Sofyan Basir/Net

RMOL. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) PLN, Sofyan Basir terkait dugaan kasus suap pembangunan PLTU Riau-1.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Sofyan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus suap PLTU Riau-1 yang juga Pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka JBK,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (31/7).

Namun demikian, hingga berita ini dilaporkan Sofyan Basir belum menampakkan batang hidungnya di Kantor KPK yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan.

Sebelumnya lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo Cs ini telah menggeledah beberapa tempat di antaranya ruang kerja dan rumah anggota DPR RI dari partai Golkar Eni Maulani Saragih, kantor dan apartemen Pemegang Saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo, kantor Direktur Utama PLN Sofyan Basir, dan kantor PJB.

Dari penggeledahan tersebut penyidik menemukan beberapa barang bukti diantaranya CCTV, dokumen yang berkaitan dengan kasus ini, alat komunikasi, dan barang bukti elektronik.

Sofyan Basyir juga telah menjalani pemeriksaan KPK pada Jumat (20/7) lalu.

Kasus ini bermula saat KPK menduga Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih menerima uang sebesar Rp 500 juta bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini diduga merupakan penerimaan keempat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar.

Pemberian pertama pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, kedua pada Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga pada 8 Juni Rp 300 juta. Uang tersebut diduga diberikan melalui staf dan keluarga.

Diduga peran Eni adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerjasama terkait PLTU Riau-1.

Saat ditangkap KPK telah mengamankan barang bukti, yakni uang sebesar Rp 500 juta dan dokumen tanda terima.

Sebagai pihak penerima, Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. [ian]


Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00