Pemprov DKI Harus Tinjau Ulang Izin dan Pembangunan Superblok Sakura Garden City

* Haji Lulung: Masyarakat Jangan Terkecoh Lakukan Transaksi

Hukum  SENIN, 13 AGUSTUS 2018 , 09:48:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemprov DKI Harus Tinjau Ulang Izin dan Pembangunan Superblok Sakura Garden City

Lokasi pembangunan superblok

RMOL. DPRD DKI Jakarta meminta masyarakat tidak terkecoh dalam melakukan transaksi pembelian atas superblok generasi milineal Sakura Garden City yang terletak di Jalan Binamarga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Peringatan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, setelah menerima pengaduan dari warga pemilik tanah AP. Nurhayati, SH, yang diatas tanahnya akan dibangun superblok tersebut.

Haji Lulung, panggilan akrab Abraham Lunggana, mengungkapkan, bahwa penerbitan sertifikat atas tanah itu diduga cacat hukum administrasi.

Sebab, dalam proses penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor ; 9 tahun 1999.

Dijelaskan Lulung, sertifikat atas tanah tersebut semula terbit atas nama PT. Bina Kwalita Tehnik (PT.BKT), yakni HGB no. 0333 dan HGB no. 0334. Proses kepemilikan PT. BKT sangat janggal, sebab 9 (Sembilan) Akta Jual Beli yang menjadi dasar kepemilikannya diduga semuanya bodong (Palsu) dan tidak terdaftar di Kecamatan Pasar Rebo (ketika itu lokasi masih masuk wilayah Pasar Rebo).

Disamping itu, telah ada pula putusan PTUN No. 115/G/2006/PTUN JKT tanggal 13 Maret 2007 jo No. 90/B/2007/PT. TUN JKT tanggal 30 Juli 2007., yang membatalkan kedua sertifikat dimaksud.

Selain itu, ada pula putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 220/JT/1983 G jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 385 /Pdt/1985/PT DKI jo PUtusan Mahkamah Agung RI No. 601 K/Pdt/1986, yang pada prinsipnya girik-girik yang menjadi alasan penerbitan sertifikat cacat hukum dan terhadap hal itu telah dilakukan eksekusi pemutasian girik yang sengaja dan patut diduga 'dimainkan' oleh PT. BKT.

Ironisnya lagi, Lulung melanjutkan, girik-girik tersebut sampai saat ini masih dipegang oleh pemilik tanah dan terdaftar di Kelurahan Cipayung tanpa pernah dialihkan kepada pihak manapun, sesuai dengan buku Letter C yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipayung bahwa Letter C No. 289 atas nama DJIUN BIN BALOK sampai saat ini benar tercatat pada buku Letter C Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Konyolnya lagi, 'permainan' yang diduga melibatkan oknum BPN Jakarta Timur saat proses penerbitan HGB tersebut, dibuat seolah-olah tanah tersebut milik negara.

Padahal, dalam catatan Lulung, di lokasi tidak pernah ada tanah negara. "Lagi pula jika benar tanah negara, kemana uang ganti rugi yang harus diterima negara atas pembebasan tanah tersebut? Bukankah ini namanya berkomplot untuk korupsi, cetus Lulung.

Untuk itu, Lulung meminta, skandal ini dibongkar habis oleh pihak-pihak yang berwenang, sebab perbuatan mafia tanah tersebut sangat merugikan masyarakat kecil dan negara.

Sebab, menurutnya, perbuatan mafia tanah itu bukan hanya sampai disitu, setelah sertifikat ini bermetaformosa kemudian dialihkan kepada PT. Sayana Integra Properti, yang berupaya melakukan pembangunan superblock yang dimaksud.

Sementara PT. Sayana sendiri sudah mengetahui bahwa kepemilikan PT BKT atas tanah tersebut cacat hukum administrasi penerbitannya, karena telah berulangkali diberitahukan oleh pemilik tanah kepada PT. Sayana, namun tidak pernah digubris.

Untuk itu, Lulung meminta aparat berwenang segera mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke akar-akarnya.

Tokoh Betawi ini juga meminta jajaran Pemprov DKI Jakarta tidak tinggal diam.

Lulung meminta Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Timur, serta Instansi terkait untuk tidak mengeluarkan izin atau meninjau ulang izin yang telah dikeluarkan.

Kita tidak menghalangi pembangunan, tetapi jangan sampai pembangunan dijadikan alasan untuk merampok hak-hak rakyat. Saya akan kawal kasus ini, dan kita di DPRD akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat, apapun resikonya akan kita hadapi, tegas Lulung. [dod]



Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00