Andi Arief Abaikan Panggilan Bawaslu

* Nomor Ponselnya Mendadak Mati

Politik  SENIN, 20 AGUSTUS 2018 , 17:04:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Andi Arief Abaikan Panggilan Bawaslu

Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar

RMOL. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) batal memintai keterangan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief, karena yang bersangkutan tidak hadir.

Bawaslu akan kembali memanggi Andi Arief untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan mahar politik yang disebut-sebut diberikan dari bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu melayangkan surat ke DPP Partai Demokrat pada Kamis (16/8) pekan lalu. Namun, jadwal pemeriksaan yang semula dilakukan pada hari ini batal karena Andi Arief tidak hadir.

"Nomor beliau mati dari tadi pagi. Jadi enggak tahu juga alasannya kenapa, tetapi beliau tidak dapat dihuhungi. Padahal, undangan sudah kami sampaikan ke DPP," kata Fritz Edward Siregar, Senin (20/8).

Fritz menjelaskan, pemanggilan Andi Arief terkait laporan yang disampaikan pihak Federasi Indonesia Bersatu (Fiber). Fiber menduga terjadi mahar politik yang dilakukan bakal cawapres Sandiaga Uno. Laporan disampaikan berdasarkan kicauan Twitter Andi pada Rabu (8/8) lalu.

Menurut dia, surat pemanggilan akan dilayangkan pada Senin ini atau Selasa besok. Sehingga, Andi Arief dapat dimintai keterangan pada Kamis atau Jumat pekan ini.

Untuk memperkuat laporan, Fiber telah membawa sejumlah bukti dan saksi kunci, salah satunya adalah Andi Arief. Pihak Fiber telah menyiapkan tujuh foto.

Ketika ditanya apakah foto hanya screen caption cuitan Andi Arief atau foto yang terkait langsung dengan pemberian uang dari Sandiaga Uno ke PAN dan PKS, Fritz Edward Siregar mengaku dirinya tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait foto tersebut.

"Kita tidak bisa jelaskan mengenai itu, tapi ada 7 foto," ucapnya.

Dugaan pemberian mahar politik itu diungkap oleh Andi Arief melalui media sosial twitter. Mahar politik itu berupa pemberian uang sebesar Rp 500 miliar.

Pada Selasa (14/8), Bawaslu menerima dua laporan mengenai dugaan pemberian mahar politik itu.

Laporan pertama dibuat Rumah Relawan Nusantara The President Center Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Sedangkan laporan kedua dilayangkan Federasi Indonesia Bersatu.

Lalu, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) meminta Bawaslu tidak memproses laporan pemberian 'mahar' Rp 500 miliar ke PKS dan PAN.

Pada Kamis (16/8), Sekretaris Dewan Pembina ACTA Said Bakhri bersama sejumlah pengurus, memasukkan surat permohonan disertai alasan mengapa pihak lembaga pengawas pemilu harus menolak laporan tersebut. [yhr]

Komentar Pembaca