Isu Konspirasi Hebohkan Seleksi Calon Komisioner KPU Sumedang

* Arnol Sinaga: Lacak Dulu Kebenarannya, Siapa Tahu Ini Info Berharga

Nusantara  JUM'AT, 31 AGUSTUS 2018 , 10:30:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Isu Konspirasi Hebohkan Seleksi Calon Komisioner KPU Sumedang

Selebaran yang menghebohkan KPU Kabupaten Sumedang

RMOL. Isu persekongkolan, kongkalikong, dan konspirasi mewarnai proses Seleksi Calon Komisioner KPU Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Periode 2018-2023. Kehebohan itu muncul setelah beredarnya selebaran di berbagai grup WhatsApp.

Pada selebaran itu, muncul empat nama yang disebutkan telah melakukan pertemuan informal di Hotel Cipaganti, Cipanas (Garut), Jawa Barat, dan membuat komitmen.

Keempat orang tersebut, masing-masing, Yusfitriadi (anggota Tim Seleksi 2 Jawa Barat yang juga Ketua STKIP Muhammadiyah Bogor), Sri Diyanto Wijaya (peserta seleksi bernomor kode 211), Mamay Siti Maemunah Suhandi (peserta seleksi bernomor kode 202), dan Nurlaela Fatimah (peserta seleksi bernomor kode 205).

Saat dikonfirmasi, Sri Diyanto Wijaya menyatakan isi selebaran itu sebagai hoax (kabar bohong).

Itu hoax yang ingin menjatuhkan orang lain. Demi Allah, dengan Timsel yang ditulis (Yusfitriadi -red) kenal juga tidak apalagi ada pertemuan dan perjanjian,” kata Sri Diyanto Wijaya melalui pesan WhatsApp-nya, Kamis (30/8/2018).

Sementara, kepada sebuah media lokal, Sri Diyanto Wijaya mengatakan, kehadirannya di Hotel Cipaganti, Cipanas (Garut), pada Kamis (23/8/2018) itu atas undangan Bawaslu Jabar sebagai unsur OMS dalam rangka sosialisasi hasil pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat tahun 2018.

Jadi, kedatangan saya hanya sebatas undangan dari Bawaslu. Saya bisa membuktikan undangannya ada. Starter kit-nya juga dapat pada acara tersebut,” katanya, Kamis (30/8/2018).

Lebih lanjut, pria yang akrab dipanggil Yanto ini menuturkan, undangan dari Bawaslu dijadwalkan pada jam 13.00 WIB. Akan tetapi, jadwal tersebut molor, dan baru dimulai pada pukul 15.00-18.30 WIB.

Selesai acara dilanjutkan makan malam, dan saya pulang bersama rombongan kurang-lebih pukul 20.30 WIB. Sama sekali tidak ada pertemuan langsung dengan (anggota) Timsel, apalagi ada perjanjian macam-macam seperti yang diisukan. Demi Allah, itu tidak benar, dan saya siap dikonfrontasi dengan Timsel yang disebut pada selebaran tersebut,” katanya.

Ia pun menegaskan kembali, apa yang ada dalam selebaran itu sama sekali tidak benar dan merupakan fitnah buat dirinya.

Silakan buktikan kalau saya ada pertemuan dengan Timsel. Tidak tahu kalau orang lain. Dan, saya akan melaporkan orang yang pertama menyebarkan selebaran itu, agar nanti diketahui siapa yang membuatnya,” kata Sri Diyanto Wijaya.

Bantahan serupa disampaikan dua peserta seleksi lain yang namanya muncul dalam selebaran itu, Mamay Siti Maemunah Suhandi dan Nurlaela Fatimah.

Itu tidak benar. Maaf, saya mau ngajar dulu,” kata Nurlaela Fatimah, melalui pesan WhatsApp-nya, Kamis (30/8/2018).



Klarifikasi Peserta Seleksi Lain

Pengakuan agak berbeda muncul dari salah satu peserta seleksi yang lain, Asep Anang Supriatna. Ia mengklarifikasi, pertemuan di Garut itu terjadi Kamis (23/8/2018), bukan Jumat (24/8/2018) sebagaimana tertulis pada selebaran tersebut.

Saya tahu, karena pada hari Kamis (23/8/2018) jam 10 ditelepon diminta hadir. Tapi saya menolak karena sedang rapat DKS sampai sore. Sepulang rapat, kira-kira Maghrib, saya ditelepon lagi bahwa saya tetap harus berangkat ke Garut. Setelah Maghrib, saya berangkat dan sampai di Garut pukul 20.15 WIB, langsung ke Hotel Sabda Alam, nonton TV di kamar 819 sampai jam 00.30 WIB,” kata Asep Anang, saat dikonfirmasi sebuah media lokal melalui sambungan telepon, Kamis (30/8/2018).

Kemudian, lanjut Asep Anang, ia dipanggil ke Hotel Cipaganti 2. Di kamar bersama Timsel, ia dan Nurlaela hanya diperkenalkan bahwa orang-orang yang direkomendasikan Muhammadiyah Sumedang untuk menjadi komisioner adalah ini.

Hanya diperkenalkan. Sementara pertemuan siangnya saya tidak hadir. Yang hadir sejak siang adalah Nurlaela (Fatimah), Sri Diyanto (Wijaya), dan Mamay (Siti Maemunah Suhandi). Saya tidak tahu isi pertemuan siang. Sri (Diyanto Wijaya) dan Mamay (Siti Maemunah Suhandi) sudah pulang waktu saya datang ke Garut,” katanya.

Sementara masalah komitmen, menurut Asep Anang hal itu tidak dibahas dalam pertemuan dengan dirinya. Hanya diperkenalkan, dan diminta menjaga nama baik Muhammadiyah.

Ia pun mengklarifikasi isi selebaran yang mengaitkan pertemuan Paket Muhammadiyah” ini dengan partai politik (parpol) PAN.

Jangan kaitkan dengan parpol PAN. Karena, 4 nama yang direkomendasikan Muhammadiyah ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan PAN,” kata Asep Anang.

Kalaupun ada manuver seseorang yang dianggap kasar, kotor, dan jahat, menurut Asep Anang itu merupakan perbuatan pribadi orang yang bersangkutan.

Jangan dikaitkan dengan lembaga Muhammadiyah, karena perilaku tersebut menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan,” katanya.



Lacak Dulu Kebenarannya

Menyikapi kehebohan di Sumedang itu, praktisi hukum Arnol Sinaga meminta semua pihak untuk tetap berpikir jernih, positif, dan melacak dulu kebenarannya.

Sekarang, fokus dulu pada substansi dari isi selebaran itu. Jangan dulu ribut soal penyebarannya. Kalau ternyata terbukti benar, itu kan artinya bukan fitnah. Tapi, kalau ternyata tidak benar, barulah diurus soal siapa yang membuat dan menyebarkan isu tersebut,” kata Arnol kepada MoeslimChoice, Jumat (31/8/2018).

Ia menyinggung kebiasaan di negeri ini yang kerap meninggalkan substansi dan langsung bergaduh soal nama baik. Padahal, di era digital sekarang ini, bahkan para calon presiden pun tak luput dari sorotan berbagai isu.

Orang di kita kadang aneh, langsung menggugat soal fitnah dan pencemaran nama baik tanpa membuktikan dulu apakah isu itu benar atau tidak dan apakah namanya memang baik atau tidak. Di sinilah kadang-kadang rancunya hukum kita. Ada yang berteriak maling, malah dia yang diproses duluan, sementara malingnya dibiarkan melarikan diri dan membersihkan jejaknya," kata Arnol.

Menurutnya, bila para pihak mau mengedepankan pemikiran positif, tanpa diintervensi berbagai kepentingan, hal semacam demikian tidak perlu menimbulkan kehebohan berlebihan, yang ujung-ujungnya malah keluar dari substansinya.

"Itu kan sebenarnya info berharga kalau memang mau disikapi secara positif, tanpa intervensi kepentingan apapun. Kalau setiap informasi langsung dianggap fitnah, negara ini akan kehilangan peran masyarakat dalam membuka sebuah perkara, karena tidak akan ada lagi yang bersedia memberikan informasi awal untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang. Di era digital sekarang, peran itu bisa dijalankan masyarakat dengan berbagai cara. Mekanismenya memang ada. Tapi, kalau mekanisme itu dianggap tidak berjalan, atau terlalu rumit, masyarakat menggunakan cara lain. Jadi, yang penting substansinya dulu. Soal cara, itu sangat tergantung dari zaman," kata Arnol.

Praktisi dari Kantor Hukum Arnol Sinaga Associated (ASA) ini pun menyinggung soal penerapan asas praduga tak bersalah.

"Tapi, apa boleh buat, memang seperti itulah ciri dari sistem hukum yang menggunakan asas praduga tak bersalah. Korban atau pelapor biasanya lebih direpotkan daripada pelaku atau terlapor," pungkasnya.

Sejauh ini, pihak KPU RI masih belum memberikan pernyataan resmi menyikapi isu yang beredar dalam proses seleksi calon komisioner di KPU Kabupaten Sumedang tersebut. [dod]

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00