ERP Harus Ditopang Transportasi Umum

Jakarta  MINGGU, 09 SEPTEMBER 2018 , 22:06:00 WIB

ERP Harus Ditopang Transportasi Umum

ERP Jakarta-Net

RMOL.Revitalisasi angkutan umum harus dilakukan sebelum Pemprov DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di tujuh ruas jalan ibukota.

Politisi Partai Gerindra, Adi Kurnia Setiadi mengatakan, penerapan ERP di tujuh ruas jalan DKI untuk mengurangi kemacetan bakal tak efektif jika tak ada revitalisasi angkutan umum. Sebab, warga tidak akan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

"Pilihan revitalisasi angkutan umum mutlak harus segera dilakukan, supaya kemacetan bisa berkurang," kata Adi, Minggu (9/9).

Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, pada 2018, mobilitas kendaraan di Jabodetabek sudah mencapai 50 juta pergerakan per hari.

Angka itu meningkat dari tahun 2015 sebesar 47,5 juta per hari, dengan pergerakan dalam kota Jakarta 23,42 juta orang per hari dan pergerakan komuter 4,06 juta orang per hari.

"Permasalahan sekarang adalah tingkat kemacetan semakin tinggi, sepeda motor makin dominan, angkutan umum makin menurun," kata Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur ini.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana menghapus sistem ganjil genap. Sebagai penggantinya segera diterapkan ERP.

Untuk tahap pertama ERP dipasang di dua kawasan yakni Jalan Sudirman dan H.R Rasuna Said. Berikutnya, diterapkan di tujuh ruas jalan.

"Ganjil genap ini hanya jangka pendek. Dishub tengah menyiapkan pemasangan gerbang ERP di kawasan Sudirman dan H.R Rasuna Said. Tahun depan sudah bisa beroperasi karena sudah ada pemenang lelangnya,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Sigit Widjiatmoko, Sabtu (8/9).

Sigit mengatakan, nantinya, akan dibangun secara bertahap, khususnya di kawasan yang berlaku ganjil-genap. Diantaranya Jalan Medan Merdeka Barat, Thamrin, Gatot Subroto, S.Parman, MT Haryono, Panjaitan dan Jalan Ahmad Yani.

Sistem ERP diterapkan untuk mencegah agar tidak terjadi penambahan jumlah kendaraan pribadi.

"Sistem ganjil genap ini tidak bisa jangka panjang. Sebab, akan ada warga yang memiliki dua mobil dengan pelat nomor ganjil genap sehingga sisitem ini akan percuma,” ujar Sigit.

Secara aturan ERP sudah ada di Peraturan Daerah (Perda) No 5 tahun 2013 yang tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2030.

Dalam Perda juga mengatur waktu pelaksaan ERP, yakni pukul 07.00 WIB-20.00 WIB. Sedangkan tarif yang diberlakukan bersifat dinamis.

Artinya, apabila masih banyak kendaraan yang melintas di kawasan ERP, tarifnya akan semakin mahal dan terus meningkat hingga standar kecepatan 35 kilometer per jam.(dod)

Komentar Pembaca
Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 17:21:00

Pemprov DKI Gelar Pameran Foto Ruang Ketiga Di Balai Kota
Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 15:55:00