DKI Jangan Asal Hapus Tunggakan Penghuni Rusunawa

Sosial  SENIN, 17 SEPTEMBER 2018 , 13:10:00 WIB

DKI Jangan Asal Hapus Tunggakan Penghuni Rusunawa

Yayat Supriatna-Net

RMOL.Wacana penghapusan tunggakan sewa, atau pemutihan rumah susun sewa (rusunawa) di Jakarta, masih menjadi polemik. Meski begitu, diharapkan kebijakan tersebut tepat sasaran.

Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna mengingatkan Pemprov DKI agar penerapan kebijakan pemutihan tunggakan sewa rusun benar-benar pilihan terakhir bagi penghuni rusun karena tidak sanggup lagi membayar sewa.

Menurut Yayat, jangan sampai kebijakan ini hanya dimanfaatkan oleh penghuni rusun yang sengaja enggan membayar sewa rusun.

"Jadi ini harus dipastikan menjadi alternatif terakhir bagi penghuni rusun yang tidak mampu, bukan yang memang sengaja tidak mau bayar atau ikut-ikutan tidak mau bayar sewa,” kata Yayat, Senin (17/9).

Untuk itu, menurut Yayat, Pemprov DKI harus secara selektif melakukan seleksi dan audit kepada semua penghuni rusun. Karena, kalau tanpa tindakan tegas dan pembiaran, maka akan muncul kasus-kasus yang serupa di kemudian hari.

"Pemprov DKI harus bikin kontrak hitam di atas putih, agar penghuni rusun tidak sengaja tidak membayar sewa. Dan khawatir rusun sudah dialihtangankan dengan sewa ke pihak lain,” ujar Yayat.

Ia mensinyalir ada unsur psikologi yang mendasari kasus tunggakan sewa rusun di Jakarta. Tidak sedikit penghuni yang notabene korban penggusuran tidak menerima ganti rugi, kemudian dengan sengaja tidak membayar sewa rusun.

"Pemprov DKI harus melakukan pendekatan secara psikis soal hal-hal ini. Karena, sakit hati itu yang kemudian membuat penghuni tidak membayar sewa,” ungkap Yayat.

Dengan pemutihan tersebut, menurutnya Pemprov DKI harus melakukan pemetaan data dan masalah secara selektif. Kemudian, jangan ada upaya penyamarataan seleksi terhadap penghuni rusun. Karena, dikatakan Yayat itu dapat menimbulkan penghuni rusun senasib dan sepenanggungan.

Terkait tunggakan listrik dan air, masih ujar Yayat, Pemprov DKI harus mengembalikan ke perusahaan pengelolanya. Karena, itu adalah kebutuhan dasar yang dinikmati langsung oleh penghuni rusun.

"Kalau enggak bayar listrik atau enggak bayar air cabut aja,” tegasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti menjelaskan, demi mempercepat rencana pemutihan tunggakan, kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) akan melakukan pendataan penghuni tak mampu. Karena itu, sembari pendataan berjalan, pemutihan akan dilakukan pada tunggakan listrik dan air. Sebab pembayaran itu sudah menggunakan APBD.

Meli menyebutkan, sejak Juli 2018 lalu, tunggakan rusun mencapai Rp27,8 miliar. Tunggakan didapat dari 16.575 unit dari 24 lokasi. Mereka yang menunggak, lanjut Meli merupakan warga relokasi yang terkena proyek normalisasi sejak 2015.

Selain tunggakan tinggi, Meli menjabarkan di luar tunggakan ada pula tunggakan denda yang mencapai Rp 7,9 miliar. Sementara untuk listrik di lima rusun, Meli mencatat tunggakan mencapai Rp 1,3 miliar dan tunggakan air mencapai Rp 6,9 miliar.(dod)

Komentar Pembaca
Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

SABTU, 15 JUNI 2019 , 17:00:00

Wartawan Diselamatkan TNI

Wartawan Diselamatkan TNI

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 12:00:00

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

PPSU Bersih-Bersih

PPSU Bersih-Bersih

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:42:00

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:29:00

Tolak Pemilu Curang, Emak-emak Geruduk Bawaslu