Soal Pencopotan 30 Pejabat DKI, Eks Plt Gubernur DKI Diduga Bela Ahok

Jakarta  RABU, 26 SEPTEMBER 2018 , 13:37:00 WIB

Soal Pencopotan 30 Pejabat DKI, Eks Plt Gubernur DKI Diduga Bela Ahok

Basuki Tjahaja Purnama-Net

RMOL.Bekas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, membantah bahwa ada 30 pejabat Pemprov DKI yang dicopot Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tanpa disertai Surat Keputusan (SK) Pemberhentian.

"Dalam administasi kepegawaian, apa ada pejabat dicopot tanpa SK Pemberhentian???? Cross check .,.. bila ada info ke saya ya ....// Kecuali honorer," kata Soni melalui pesan elektroniknya, Rabu (26/9).

Menurut Soni, apabila pelantikan dilakukan serentak, biasanya yang diterbitkan SK gabungan.

"Dalam SK tidak mungkin mengangkat tanpa memberhentikan. Umumnya, memberhentikan si A dan kemudian mengangkat si B pada posisi itu. Cek ke BKD. Bila benar tanpa SK, ini pelanggaran," ujar Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini.

Ketika dipertegas bahwa SK pemberhentian itu memang ada? Soni langsung membenarkan.

"Iya, SK Gabungan=SK satu nomor. Nomornya sama, lampirannya beberapa list. Tanpa SK ini bagaimana ngurus pensiunnya?," terang Soni .

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar memperhatikan 30 pejabat yang dicopot Ahok tanpa SK pemberhentian. Karena para pejabat tersebut merupakan pejabat-pejabat dengan skill mumpuni, namun hingga kini masih non job.

"Mereka layak masuk dalam tim Anies untuk sama-sama membangun Jakarta sebagaimana visi misi Anies saat kampanye Pilkada 2017, yakni maju kotanya, bahagia warganya," kata Amir.

Menanggapi bantahan Soni soal pencopotan gaya Ahok, Amir mengaku heran.

"Yang dipersoalkan adalah pencopotan di era pemerintahan Ahok, bukan saat Soni menjadi Plt gubernur DKI. Mengapa dia yang ribut? Ibarat kata, Soni itu nggak punya jenggot, tapi mengapa kebakaran jenggot?," sindirnya.

Amir menegaskan, ia mengetahui kalau para pejabat iti dicopot tanpa SK pemberhentian, dari para pejabat itu sendiri.

"Justru yang seharusnya dilakukan Soni setelah informasi ini saya buka adalah dia cek kebenarannya dan kemudian dia tindaklanjuti sesuai kewenangannya sebagai Dirjen Otda yang mengawasi jalannya pemerintahan daerah, bukan malah melakukan pembelaan seolah-olah Ahok tidak bersalah. Kalau yang seperti ini yang dia lakukan, jangan salahkan kalau ada persepsi bahwa dia termasuk pelindung Ahok," tegasnya.

Ketika ditanya secara konkret apa yang harus dilakukan Soni jika setelah dicek ternyata informasi yang disampaikannya valid? Amir mengatakan bahwa Soni dapat menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menurut data, diantara 30 pejabat yang diberhentikan Ahok, tiga orang telah meninggal dunia, yakni mantan Kadis Pertamanan Nandar Sunandar, dan mantan Kadis Kominfomas Sugiyanta.

Selain itu, ada tiga orang yang telah diangkat kembali untuk jabatan tertentu oleh Gubernur Anies Baswedan, yakni Reswan W Soewardjo yang kini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan, Rustam Effendi yang kini menjabat sebagai walikota Jakarta Barat, dan Herry Supardan yang kini menjabat sebagai wakil kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Sisanya yang 24 orang, di antaranya ada yang hingga kini menjadi widyaswara dan bekerja sebagai staf di Badan Pengelola (BP) SDM. Di antaranya mantan Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto, mentan Kepala Dinas Sosial Kian Kelana, dan mantan Asisten Pembangunan Andi Basso.(dod)

Komentar Pembaca