Anies Sudah Menyetop Reklamasi, Bagaimana Dengan 20 Provinsi Lainnya?

Politik  SENIN, 01 OKTOBER 2018 , 15:06:00 WIB

Anies Sudah Menyetop Reklamasi, Bagaimana Dengan 20 Provinsi Lainnya?

Foto: Net

RMOL. Peruntukan reklamasi kembali dipertanyakan. Saat ini masih ada 20 provinsi yang menjalankan reklamasi dan belum dihentikan.

Direktur Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad menyampaikan, tanggal 26 September 2018, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengumumkan pembatalan izin reklamasi 13 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta.

Anies menyebut reklamasi adalah masa lalu. Untuk masa depan adalah pemulihan pesisir dan teluk Jakarta.

"Putusan itu disambut baik oleh banyak aktivis dan pecinta lingkungan hidup di Indonesia. Kini  ada 20 Provinsi yang sedang merencanakan dan menjalankan reklamasi. Akankah mereka membatalkan rencananya? Atau malah akan mempercepat? Untuk apa dan untuk siapa reklamasi akan di jalankan?” ujar Chalid Muhammad, dalam keterangannya.

Chalid menuturkan, tepat satu bulan sebelumnya, tanggal 26 Agustus 2018, izin reklamasi Teluk Benoa  telah kadaluarsa, lantaran persetujuan Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tak kunjung diberikan.

Sementra itu, Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak menyampaikan  apresiasinya dan menyambut baik keberanian Gubernur Anies mencabut izin prinsip dan pelaksanaan 13 pulau.

Pulau A, B, dan E yang dikelola oleh PT Kapuk Naga Indah, Pulau J dan K oleh PT Pembangunan Jaya Ancol. Sedangkan, Pulau L oleh dua pengembang, yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Manggala Krida Yudha.

"Hal ini merupakan janji Pilkada DKI 2017 lalu, Anies bersama Sandiaga Uno berjanji akan menghentikan proyek reklamasi jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setelah terpilih, Anies-Sandi mulai berupaya untuk menghentikan mega proyek reklamasi Teluk Utara Jakarta," ujar Bastian.

Keputusan Anies dinilainya sudah tepat dan patut didukung bersama. Maka aneh, lanjut Bastian, ketika ada kalangan tertentu yang marah, apalagi alasannya karena Anies dianggap tidak berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Padahal Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Marco Kusumawijaya mengklaim bahwa penghentian proyek reklamasi sudah melalui persetujuan dari pemerintah pusat," ujarnya.

Proyek reklamasi mencemari lingkungan dan memiliki dampak negatif terhadap kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir Jakarta Utara, karenanya sangat pantas dicabut serta menunjukkan keberpihakan Anies terhadap rakyat.

"Pemimpin yang konsisten dengan janji saat kampanye merupakan pemimpin yang pantas kita dukung. Sementara calon pemimpin yang hanya pencitraan dan ingkar janji harus kita tolak," ujar Bastian.

Selain itu, masyarakat harus bersama Anies Baswedan menghadapi gugatan pengembang atas keputusannya mencabut 13 izin proyek reklamasi.

Bastian menambahkan, pihak-pihak tertentu yang tak senang dengan keputusan Anies pasti akan mempermasalahkan keputusan itu dan menggugatnya.

"Keputusan Anies yang memihak pada rakyat memang berbeda dengan gubernur-gubernur DKI Jakarta sebelumnya," pungkasnya.[wid]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09