Tuntaskan 2 Menara Meikarta, Laba Bersih Lippo Meroket 593 Persen

Ekonomi  MINGGU, 04 NOVEMBER 2018 , 21:32:00 WIB

Tuntaskan 2 Menara Meikarta, Laba Bersih Lippo Meroket 593 Persen

Proyek Meikarta/Net

RMOLJakarta.Mencuatnya dugaan kasus suap perizinan mega proyek Meikarta, tidak serta merta membuat performa PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) terpuruk. Terbukti, raksasa properti nasional ini melaporan laba bersih mereka mencapai Rp2,90 triliun pada kuartal III-2018 atau meroket 593 persen dari periode yang sama tahun 2017.

Simon Subiyanto, Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk mengungkapkan, kinerja pada kuartal ketiga 2018 memang kurang memenuhi harapan perseroan karena pasar properti di Indonesia melemah.

"Namun melalui proyek Meikarta, Lippo Cikarang memiliki proyek yang berkesinambungan untuk pertumbuhan dimasa depan, " kata Subiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (4/11).

Subiyanto mengatakan, perusahaan juga telah menyerahkan dua menara perumahan Meikarta CBD yaitu, Irvine dan Westwood, secara fisik kepada pelanggan untuk total 863 unit apartemen dengan nilai Rp709 miliar.

Masing-masing tower itu punya ketinggian 42 lantai dan merupakan bagian dari 84 tower pertama di kawasan Meikarta. Tahap kedua berikutnya adalah 28 gedung apartemen dengan ketinggian 32 sampai 42 lantai.

Ini menunjukkan komitmen kami untuk menyerahkan unit apartemen kepada pelanggan secara tepat waktu,” ujar dia.

Perusahaan melaporkan total pendapatan sebesar Rp1,84 triliun meningkat sebesar 50 persen dari periode yang sama tahun 2017. Laba Kotor Rp1,05 triliun, naik 102 persen.

Adapun laba bersih pada kuartal ketiga lalu terutama yang berasal dari penjualan saham anak perusahaan LPCK, PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU, pengembang Meikarta, sebesar Rp2,35 triliun.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lippo Group telah melibatkan sejumlah investor internasional untuk menggarap proyek Meikarta. Kerjasama ini membuat proyek ini dapat berlanjut dengan baik, karena telah dukung oleh investor global, namun di sisi lain beban perusahaan berkurang seperti disebutkan dalan laporan keuangan bila biaya iklan dan proyek Meikarta tak lagi dicatat sebagai konsolidasi perseroan sejak Juni 2018.

Selama kuartal ketiga, Lippo Cikarang mencatat pendapatan dari Rumah Hunian dan Apartemen mencapai Rp717 miliar turun 24 persen dari periode yang sama tahun 2017. Nilai ini, menyumbang sebanyak 39 persen dari total pendapatan. Sementara pendapatan dari Industri dan Komersial tercatat sebesar Rp875 miliar, yang berkontribusi 48 persen terhadap total pendapatan.

Proyek-proyek Lippo Cikarang terbilang cukup strategis, karena terletak di tengah-tengah koridor timur, dan dikelilingi oleh beberapa kota industri berita seperti Deltamas, Jababeka, MM2100. Sejumlah infrastruktur transportasi nasional juga akan melingkari proyek mereka, seperti LRT (Light Rapid Transit) Cawang - Bekasi Timur, kereta cepat Jakarta Bandung dan jalan tol Cikampek Elevated II.

Kinerja moncer di kuartal tiga mendapat respon positif dari pasar. Harga sama emiten berkode LPCK ini mulai membaik, naik 28 perseb ke level 1,540 rupiah per lembar pada Jumat (2/11) dari posisi terendah sepanjang tahun Rp1,200 pada 16 Oktober lalu.

Kelanjutan Meikarta

Sementara itu, terkait perizinan Meikarta, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan bahwa penyidikan kasus ini tidak serta merta menggantung masa depan proyek tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, KPK tidak akan menyegel proyek Meikarta sehingga proyek tersebut dapat terus berjalan. Apalagi proyek tersebut sudah melibatkan masyarakat, dalam hal ini konsumen yang banyak.

"Kalau proyek jalan ya jalan terus saja kita tidak mungkin menghentikan suatu kegiatan ketika kita tahu di dalamnya banyak masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan. Ini kasus hukum kita pisahkan dengan proyek itu. Yang terjadi sebetulnya kan proses perizinan itu ada pemberian suap, bukan proyeknya," tegas Alexander Marwata.

Pria yang akrab disapa Alex ini menyatakan bahwa banyaknya suap perizinan terjadi kerena sulitnya birokrasi di pemerintahan saat akan meminta izin. Untuk memperbaiki kondisi itu, Alex menjelaskan bahwa KPK akan fokus pada perbaikan aspek birokrasi di daerah, dalam hal ini Pemeritah Kabupaten Bekasi.

"Paradigma sudah jauh beda, di mana presiden sendiri mendorong izin dipermudah jangan dipersulit," ucapnya.(dod/zul)

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00