Pengalihan SHM Jadi HGB dan Hak Pakai oleh BPN Jaktim Disoal

Hukum  RABU, 07 NOVEMBER 2018 , 09:24:00 WIB

Pengalihan SHM Jadi HGB dan Hak Pakai oleh BPN Jaktim Disoal
RMOLJakarta.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) DKI Jakarta dan kepala Kantor BPN Jakarta Timur periode 2014 diduga melakukann praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait penanganan perkara sengketa tanah seluas 13,598 hektare antara ahli waris Drs A Rachman Saleh dengan PT CAM dan beberapa pihak lainnya.

Sebab proses pengalihan 24 Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) atas nama PT CAM terindikasi direkayasa, karena tidak melalui Akta Jual Beli (AJB) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai ketentuan yang berlaku antara ahli waris Alm Drs A Rachman Saleh dan PT CAM.

Akibatnya hal itu berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 84 miliar untuk pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas lahan yang dipersengketakan.

"Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah di Jalan Pegangsaan II, Kelurahan Rawa Terate sekitar Rp 12,5 juta/m2. Sementara luas tanah 135,980 m2, maka nilai tanah itu sebesar Rp. 1,69 triliun. Jadi 5% dari pajak BPHTB-nya, berkisar Rp 84 miliar. Ahli warisnya Ibu Juraidah telah bersurat ke Gubernur DKI, Anies Baswedan, menjelaskan dugaan korupsi tersebut,” kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, Rabu (7/11).

Menurut Sugiyanto, dalam isi surat itu disebutkan bahwa sesuai petunjuk, warkat atau riwayat penerbitan 8 sertifikat HGB dan 2 sertifikat HP atas nama PT CAM, (Sertifikat HGB No.00744 HGB No.00745, HGB No.00746, HGB No.00748, HGB No.00751, HGB No.00752, HGB 00753, HGB No.00754, HP No. 00027, HP No.00028) adalah berasal dari tanah bekas 24 SHM milik Alm Drs A Rachman Saleh. Namun pihak ahli waris sebagai pemilik sah atas 24 SHM tidak pernah dilibatkan dalam proses pengalihan hak tersebut.

"Pengalihan sertifikat tanah seluas 135,980 m2 yang berada di Jalan Pegangsaan II, Kelurahan Rawa Tarate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur tersebut tidak sah, karena diduga melangar UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP No 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah,’ ujar Sugiyanto.

Berdasarkan surat ahli waris Juraidah kepada gubernur tersebut, diketahui tidak ada pajak BPHTB yang dibayar baik oleh PT CAM maupun ahli waris Alm Drs A Rachman Saleh. Sedangkan bukti bayar pajak BPHTB itu sebagai salah satu persyaratan penerbitan atau pengalihan hak atas tanah dari SHM menjadi HGB.

Hal ini diduga melanggar Perda Provinsi DKI Jakarta No 18/2010 dan Permenag/Kepala BPN RI No 3/1997, PP No.40/1996 dan PP No.24/1997.

Jika pajak BPHTB tidak dibayar ke kas negara, maka peralihan hak atas tanah untuk 8 sertifikat HGB dan 2 sertifikat HP atas nama PT CAM dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah. BPN Jakarta Timur seharusnya tidak dapat menerbitkan sertifikat tersebut,’ ungkap Sugiyanto.

Kasus sengketa tanah ini berawal karena 24 SHM milik Alm Drs A Rachman Saleh dikuasai dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, yakni PT DM, PT CDA (Group PT.SA), dan terakhir oleh PT CAM (Group PT AS).

Untuk yang 18 SHM terjadi proses gugatan hingga putus penijauan kembali (PK), kasus ini dimenangkan oleh Alm Drs A Rachman Saleh. Putusan PK bernomor 225/PK/Pdt/1997 mewajibkan PT DM mengembalikan 18 SHM tersebut. Tetapi hingga Drs, A Rachman Saleh meninggal pada 2007, ke-18 SHM itu, juga 6 SHM milik Alm Drs A Rachman Saleh, tidak diserahkan kepada ahli waris Alm A Rachman Saleh dan tetap dikuasai PT DM.

"Atas permintaan Drs A Rachman Saleh, pada 22 Juni 2004 untuk 18 SHM itu telah dikeluarkan sertifikat pengganti oleh kepada BPN Jakarta Timur, dan diumumkan pada satu surat kabar bahwa sertifikat yang lama tak berlaku lagi,” tegas Sugiyanto.

Namun pada 4 Oktober 2013, tiba-tiba saja Kanwil BPN DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan bernomor 90/HM/BPN.31-BTL/2013 yang isinya membatalkan penerbitan 18 SHM pengganti.

Berbagai upaya yang dilakukan ahli waris untuk mendapatkan kembali ke-24 SHM itu dari PT DM, kandas. Bahkan kemudian ketahuan kalau ke-24 SHM itu telah berubah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT CAM dengan berdasrkan SK Kanwil BPN DKI Jakarta.

"Pengalihan SHM menjadi HGB dan HP berdasarkan SK Kanwil BPN DKI Jakarta itu tidak lazim. Kantor BPN Jakarta Timur dan Kanwil BPN DKI Jakarta sebaiknya menyadari kekeliruannya. Sebab diduga tidak sesuai prosedur dan terjadi dugaan korusi, dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum BPN," pungkas Sugiyanto.(dod)

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00