KPK DKI Diminta Tindak Oknum PTSP Keluarkan Izin Reklame di Kawasan Terlarang

Jakarta  KAMIS, 08 NOVEMBER 2018 , 15:06:00 WIB

KPK DKI Diminta Tindak Oknum PTSP Keluarkan Izin Reklame di Kawasan Terlarang

Didi O Affandi/Net

RMOLJakarta.Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta didesak untuk menindak tegas oknum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) DKI Jakarta dan pihak terkait yang terlibat dalam pengeluaran izin reklame di lokasi terlarang penyelenggaraan reklame.

"Harus ada tindakan tegas. Kok bisa di kawasan terlarang reklame bisa ada reklame. Kuat dugaan ada kolusi dalam penerbitan izin tersebut," kata Ketua Serikat Pengusaha Reklame Jakarta (SPRJ), Didi O Affandi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, ada sejumlah titik di ibukota yang terlarang terhadap penyelenggaraan reklame.

Diantaranya kawasan MH Thamrin, mulai perempatan Jalan Wahid Hasyim Sarinah sampai Jalan Sudirman-HR Rasuna Said, tepatnya Gedung WTC.

"Kecuali plang nama perusahaan yang menempel di gedung, kawasan itu terlarang reklame dalam bentuk apapun," ujar Didi.

Disisi lain, Didi juga mendorong Pemprov DKI tanpa tendeng aling-aling membongkar seluruh reklame yang melanggar.

Dalam penertiban, menurut Didi, harus berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

"Dalam aturan tidak ada istilah diselendangin terhadap reklame yang melanggar, seperti reklame di depan Gedung KPK. Kalau melanggar ya copot saja, jadi tidak dua kali kerja," tegas Didi.

Didi juga mendorong biro reklame membongkar sendiri reklame yang terbukti melanggar, terlebih yang sudah memperoleh SP3.

Didi menilai, adanya pengusaha reklame yang nakal disebabkan oknum Pemprov DKI yang lebih dulu nakal.

"Buktinya di kawasan terlarang bisa dikeluarkan izin reklame," pungkas Didi.(dod)

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00