Taufik Minta DKI Bongkar Tower Bodong

Jakarta  SENIN, 12 NOVEMBER 2018 , 08:23:00 WIB

Taufik Minta DKI Bongkar Tower Bodong

Mohamad Taufik/Net

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, meminta Pemprov DKI tidak hanya berani menebang papan billboard atau  reklame saja. Pemprov, menurutnya, juga harus berani menebang tower-tower mikrosel swasta tanpa izin alias bodong, yang berdiri di atas tanah milik Pemprov.

Bahkan, Taufik meminta Pemprov segera melaporkan penyimpangan pendirian tower tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi, atau kejaksaan.

Tower-tower yang ada di tanah Pemprov dan tidak membayar sewa harus segera disegel dan ditebang juga dong, dan penyimpangannya dilaporkan juga ke KPK, polisi, atau kejaksaan,” kata Taufik, Senin (12/11).

Taufik mengatakan, terkait tower mikrosel jaringan internet ilegal, pihaknya menduga ada permainan antara oknum dinas dan juga perusahaan pemilik tower.

"Hal ini karena tak kunjung ada pembongkaran tower, padahal rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang menyatakan telah ada pelanggaran dan meminta Satpol PP menindak 5.000 tower, sudah diterbitkan sejak beberapa bulan lalu,” kata politisi Gerindra tersebut.

Taufik menduga, ada permainan dari oknum dinas dan perusahaan, sehingga rekomendasi pembongkaran tidak dijalankan.

Nanti kami akan menanyakan kepada pihak terkait,” kata Taufik.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif, juga mengaku curiga ada permainan yang ditutupi oleh oknum-oknum tertentu, demi melindungi penyimpangan tower mikrosel ini. Untuk itu, ia meminta aparat hukum untuk turun tangan menyelidiki penyimpangan pembangunan ribuan tower, di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta ini.

Karena ada dugaan kerugian hingga triliunan rupiah, akibat perusahaan tidak membayar kepada kas daerah, padahal sudah menggunakan aset milik Pemprov.

Kalau tidak ada penindakan, kerugian ini akan semakin membengkak,” tegas Syarif.(dod)

Komentar Pembaca
Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37

Jokowi Teruji dalam Hal Kegagalan

Jokowi Teruji dalam Hal Kegagalan

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 , 00:45:19