Ada Penyimpangan PMD, DPRD Bakal Panggil Bos BUMD

Jakarta  SABTU, 17 NOVEMBER 2018 , 11:02:00 WIB

Ada Penyimpangan PMD, DPRD Bakal Panggil Bos BUMD

Mohamad Taufik/Net

DPRD DKI Jakarta mencium adanya pelanggaran penggunaan Penyertaan Modal Daerah (PMD) oleh sejumlah Badan Usaha Nilik Daerah (BUMD). Ternyata sejumlah BUMD menggunakan anggaran PMD tidak terpakai atau mengendap untuk proyek lain.

Dari temuan tersebut, DPRD DKI  memutuskan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki hal itu. Tahap awal yang akan dipanggil adalah jajaran dari BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Karena, realokasi anggaran tersebut belum memiliki dasar hukum. Pembentukan pansus pertama kali diusulkan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dalam rapat bersama Pemprov DKI Jakarta.

Saya yang akan memimpin sendiri pansus untuk mengungkap penyimpangan anggaran di Jakpro dan BUMD lainnya,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Jumat (16/11).

Taufik berencana melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara atas tindakan para BUMD itu. Saya meyakini akan ada petinggi BUMD yang masuk penjara. Ini penyimpangannya sudah sangat jelas dan parah,” ujar Taufik.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI, Triwisaksana menambahkan, pihaknya mendukung penuh pansus.

Banggar merekomendasikan dibentuk pansus untuk menyelidiki penggunaan PMD di semua BUMD,” tegas Triwisaksana.

Pembentukan pansus tersebut, menurutnya bermula saat PT Jakpro mengaku telah merealokasi PMD Rp 650 miliar untuk proyek lain tanpa ada dasar hukum dan tanpa persetujuan DPRD DKI.

Padahal, PMD yang semula dialokasikan untuk mengakuisisi PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) tersebut seharusnya dikembalikan ke kas daerah karena akuisisi tidak terealisasi. Hal itu, menurutnya sesuai ketentuan peraturan daerah (perda) tentang APBD DKI Jakarta 2018.

"Keterangan Jakpro tadi, kita periksa ternyata di Jakpro ada realokasi tanpa ada regulasi,” paparnya.

Triwisaksana menyebutkan, pansus yang dibentuk pimpinan DPRD DKI juga akan menyelidiki semua BUMD yang memiliki PMD tidak terpakai. Total ada 10 BUMD yang diketahui PMD-nya mengendap. Total dana tersebut BUMD mencapai Rp 4,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 2,6 triliun masih bisa diserap karena akan digunakan untuk proyek sesuai proposal yang diajukan BUMD-BUMD itu.

(Pansus) untuk semua BUMD karena kita menemukan bahwa sisa PMD-nya itu kan jumlahnya enggak kecil, padahal peruntukannya pada saat diputuskan di Banggar pada saatnya itu kan untuk keperluan tertentu, bukan untuk keperluan lainnya,” ungkapnya.(dod)

Komentar Pembaca