Angkutan Batu Bara Dilarang Lintasi Jalan Umum, Ini Tanggapan Dirjen Hubdat

Nasional  MINGGU, 18 NOVEMBER 2018 , 20:54:00 WIB

Angkutan Batu Bara Dilarang Lintasi Jalan Umum, Ini Tanggapan Dirjen Hubdat

Diskusi Kemenhub/Ist

Terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Selatan Nomor 74 tahun 2018 yang mencabut Pergub Nomor 23 Tahun 2012, mengakibatkan truk pengangkut batu bara kini dilarang melintasi jalan umum. Peraturan ini dikeluarkan pada 6 November 2018 yang lalu dan mulai berlaku pada 8 November.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi menggelar diskusi bertajuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Operasional Angkutan Batu Bara di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi, beberapa waktu lalu.

Kegiatan diskusi berlangsung di Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Budi menyampaikan beberapa hal yang harus ditekankan dalam menyikapi Pergub baru itu.

Yang pertama, aspek keselamatan dalam piramida penyelenggaran batu bara ini yang paling atas baik keselamatan pengemudi maupun masyarakat yang dilalui sepanjang jalan. Selain itu tentang kondisi jalan kerugian negara tentang Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) sudah makin parah di Indonesia. Seperti yang sering saya bilang banyak kerugiannya termasuk kerusakan jalan,” kata Budi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (18/11).

Sesuai kewenangannya, lanjut dia, gubernur dapat mengatur perencanaan lalu lintas di jalan provinsi sesuai dengan hierarki peraturan undang-undang yang berlaku.

Selama ini, menurut Budi, ada beberapa permasalahan yang timbul dampak dari angkutan batu bara, yakni mengenai komposisi lalu lintas yang didominasi angkutan barang, juga berdampak pada kepadatan lalu lintas, serta meningkatnya kecelakaan dan kerusakan jalan.

Terkait adanya Pergub ini, masyarakat juga mendukung dan merasa senang atas terbitnya peraturan tersebut, karena seringkali angkutan batu bara menyebabkan jalanan yang mereka gunakan menjadi macet dan rusak.

Budi berharap dari kebijakan ini semua pihak baik pemerintah, transportir, maupun pengusaha dapat bekerja dan menaati peraturan yang berlaku.

Ekonomi dan proses bisnis bisa berjalan dengan baik jadi kita semua dapat berjalan beriringan. Jangan sampai menang-menangan. Cepat atau lambat tentang persoalan ODOL di Indonesia sedang kita tegakkan tapi jangan begitu kita kasih toleransi lantas tidak ada pergerakan sama sekali,” kata Budi.

Dari diskusi tentang angkutan batu bara tersebut, Budi menyatakan bahwa pihaknya akan membuat laporan komprehensif terhadap persoalan tersebut dan mencoba menyandingkannya dengan beberapa referensi yang ada.

Sementara ini operator kendaraan truk yang melanggar ODOL bukan berarti punya keleluasaan dan dibiarkan begitu saja apalagi kami di semua daerah sedang melakukan penertiban jadi mohon dilakukan penyesuaian. Juga harus ada batasan jam operasional bagi truk batu bara dan harus jelas jalannya dimana saja,” papar Budi.

Budi ingin adanya penetapan lintasan rute operasional batu bara serta pengaturan jenis kendaraan sesuai kelas jalan yang digunakan. Dia pun memberikan saran untuk memberikan pelayanan khusus bagi angkutan batu bara.

"Saya rekomendasikan untuk memakai tanda khusus jadi petugas bisa mengetahui mana truk yang bisa mengangkut batu bara dan tidak," kata Budi.

Dalam rapat ini mengundang Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kepala Dinas Perhubungan tingkat Kabupaten/Kota se Sumsel, pengusaha dan transportir batu bara, serta kepolisian setempat.(dod/zul)

Komentar Pembaca