Posisi Pengembang Properti Dalam Kondisi Sulit

Ragam  SENIN, 19 NOVEMBER 2018 , 22:38:00 WIB

Posisi Pengembang Properti Dalam Kondisi Sulit

Proyek Meikarta/Net

Pengembang properti selalu berada dalam kondisi yang sulit dalam menjalankan bisnisnya dan memenuhi harapan konsumen di Indonesia.

Demikian dikatakan praktisi hukum dan pengamat properti, Erwin Kallo. Penilaian ini  salah satunya diambil dari kasus hukum megaproyek Meikarta. 

Erwin mengatakan, suap dan pungli dalam pembangunan proyek properti menjadi hal yang lumrah terjadi, karena perilaku birokrasi yang belum sehat. Menurutnya ada oknum birokrat yang mengarahkan dan menciptakan kondisi hingga suap dan pungli menjadi kewajaran.

"Tidak ada proyek properti di Indonesia yang tidak pakai suap atau pungli. Kenapa itu terjadi? Karena memang rentang perizinannya itu terlalu panjang dan terlalu banyak. Satu proyek properti di Indonesia tidak berhubungan hanya dua instansi, yaitu Kementerian Luar Negeri dan TNI, di luar itu semua berurusan,” kata Erwin, Senin (19/11).

Erwin menuturkan, dalam masalah suap dan pungli di sektor properti ini, ada pengembang yang memang terpaksa harus membayar. Karena kalau tidak dibayar maka tidak jalan dan ada juga pengembang yang memang bersalah sehingga mereka bayar supaya izinnya mulus.

"Suap itu bukan berarti ada masalah. Tidak ada masalah pun harus suap. Di Indonesia ini benar pun pakai ongkos. Bayar itu untuk apa? Untuk percepatan, karena bisnis itu masalah waktu,” ujar Erwin.

Dia menjelaskan penundaan suatu proyek karena perizinan akan menimbulkan biaya yang sangat besar terhadap proyek tersebut. Dia moncontohkan salah satunya biaya overhead yang akan membengkak jika terjadi penundaan proyek.

Perilaku suap, tak terlepas dari rumit dan banyaknya perizinan yang mesti diurus oleh pengembang. Dia mencontohkan mulai dari pembebasan lahan, sertifikasi tanah, sampai izin mendirikan bangunan (IMB) pun para pengembang sudah dikenakan pungli.

"Kalau Anda tidak mau menjalankan itu ya tidak bakal jalan proyeknya. Anda mau urus IMB, bayar, dan mana ada yang nggak bayar di republik ini. Ada ketidakikhlasan dari aparat birokrasi itu untuk mempermudah tanpa mereka mendapatkan sesuatu," pungkas Erwin.

Sementara praktisi hukum Eddy Marek menegaskan, bahwa suap dan pungli yang terjadi dalam kasus properti adalah terkait masalah mentalitas.

Sepanjang mentalitas belum berubah, artinya masih bekerja setengah hati, atau bekerja karena ingin mendapat imbalan tertentu di luar gaji resmi, tentunya masalah-masalah seperti perizinan yang terhambat akan terus terjadi.

Kedua tentunya perangkat hukum. Saat ini kita sudah memiliki online single submission (OSS) yang merupakan platform yang baik, yang mau tidak mau memaksa pejabat di pemerintah daerah untuk betul-betul mengikuti prosedur yang ada. Karena jika tidak, keterlambatan akan dianggap menyetujui aplikasi yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan permohonan perizinan.

Akibat kelemahan dua hal yaitu mentalitas dan perangkat hukum, hal ini masih terus terjadi," kata Eddy.

Dia menuturkan, proyek properti besar apapun sebetulnya, jika memang pengembang berfokus pada perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sudah ada perangkat hukum yang mempermudah perizinan pengembang tersebut.

Tentunya, perangkat hukum pemerintah pusat ini harus didukung oleh aturan di daerah masing-masing agar sinkron.

"Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh karakter kepala daerah terkait. Jika kepala daerah bersih dan tegas, jajaran di bawahnya cenderung akan mengikuti. Saya lihat, alasan ini terjadi, kembali kepada hal mentalitas dan lemahnya perangkat hukum yang ada,” tegasnya.

OSS harapannya akan mengurangi pertemuan fisik, dan akhirnya, mengurangi atau bahkan menghilangkan urusan pungli atau pemberian kompensasi. Saya pikir itu juga yang menjadi tujuan pemerintah menerbitkan aturan OSS selain hal kemudahan dan efisiensi perizinan.(dod)

Komentar Pembaca