Penyerapan Anggaran Ditargetkan Lebih Tinggi Dari Zaman Ahok

Jakarta  RABU, 21 NOVEMBER 2018 , 13:11:00 WIB

Penyerapan Anggaran Ditargetkan Lebih Tinggi Dari Zaman Ahok

Saefullah/Net

Sekda  DKI Jakarta, Saefullah menargetkan penyerapan anggaran dalam APBD DKI 2018 sedikit lebih tinggi dari penyerapan APBD DKI 2017. Dengan demikian, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD DKI 2018 dapat lebih rendah dari Silpa APBD DKI 2017.

Saefullah mengatakan, penyerapan anggaran dalam APBD DKI 2018 diperkirakan bisa mencapai 83 persen, di atas serapan anggaran tahun 2017 yang mencapai 82,56 persen.

Dengan penyerapan anggaran yang lebih tinggi dari zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, maka dipredikskan Silpa APBD DKI 2018 akan lebih rendah dari tahun lalu.

"Kita sudah hitung. Penyerapan anggaran targetnya di atas 83,83 persen. Sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Makanya Silpa 2018 bisa lebih rendah. Semoga saja begitu,” kata Saefullah, Rabu (21/11).

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI telah memprediksikan Silpa APBD DKI 2018 akan mencapai Rp 12,1 triliun dengan nilai APBD sebesar Rp 83,26 persen. Lebih rendah Rp 1 triliun dibandingkan Silpa APBD DKI 2017 sebesar Rp 13,1 triliun dengan postur APBD sebesar Rp 71,89 triliun.

Meski ini masih angka prediksi, ya tetapi hitungan kita sudah sangat legit. Insyaallah, cermat lah, mendekati valid. Sudah diperhitungkan Silpa sekitar Rp 12,1 triliun, kalau tahun lalu Rp 13,1 triliun. Jadi beda sekitar Rp 1 triliun, jadi lebih baik lah,” ujar Saefullah.

Salah satu faktor penurunan nilai Silpa APBD DKI 2018 adalah sudah mulai banyaknya SKPD yang melakukan penyerapan anggaran. Ia mengharapkan, waktu 1,5 bulan menjelang tutup tahun anggaran, seluruh SKPD dan UKPD DKI dapat melakukan penyerapan anggaran dengan baik. Dan tetap memperhatikan kaidah aturan agar tidak melanggar aturan hukum yang ada.

Tetap semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. APBD kan memang harus diputar, ekonomi harus diputar. APBD merupakan salah satu instrument memutar ekonomi masyarakat. Jadi kalau APBD tidak digulirkan atau stagnan, maka pertumbuhan ekonomi juga kena pengaruhnya,” jelas Sarfullah.

Diakuinya, nilai Silpa tersebut meningkat dibanding asumsi yang dibuat oleh Pemprov DKI pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2018 lalu sebesar Rp 7,7 triliun. Artinya ada selisih Rp 4,4 triliun antara target di awal penyusunan dengan realisasi di akhir tahun anggaran.

Saefullah tidak menjelaskan secara rinci penyebab bertambahnya angka silpa tersebut.

"Asumsi kita berubah dari rencana Rp7,7 triliun ternyata perhitungan kita jadi Rp12,1 triliun ya," tutup Saefullah.(dod/han)

Komentar Pembaca