Silpa Kembali Bengkak, Amarta: Bappeda Paling Bertanggung Jawab

Jakarta  SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 16:35:00 WIB

Silpa Kembali Bengkak, Amarta: Bappeda Paling Bertanggung Jawab

M Rico Sinaga/Net

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dinilai merupakan salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas kembali membengkaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD DKI.

"Sebagai lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda memiliki kontribusi besar kembali membengkaknya Silpa. Artinya Bappeda gagal membuat perencanaan secara matang," kata Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M Rico Sinaga di Jakarta, Senin (26/11).

Menurut Rico, apabila perencanaan serta evaluasi pembangunan di ibukota dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka penyerapan APBD bisa maksimal.

"Kalau perencanaan asal-asalan, ya tentu banyak anggaran yang tidak terserap," ujar Rico.

Disisi lain, Rico menduga sejumlah SKPD yang gagal menyerap anggaran secara maksimal lantaran khawatir dibidik Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta..

"Kalau benar seperti itu, berarti pimpinan SKPD yang salah. Ngapain takut kalau penggunaan anggaran sesuai aturan," tegas Rico.

Dan jika KPK DKI menjadi salah satu penghambat penyerapan, Rico menyarankan Gubernur DKI, Anies Baswedan untuk membubarkan lembaga yang dikomandani Bambang Widjojanto tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI, Saefullah mengatakan, rendahnya serapan karena berbagai faktor, di antaranya seperti gagal lelang, gagal kontrak, dan pemenang lelang tidak bisa menyediakan spek yang ditentukan oleh Pemprov DKI. 

/Ya nanti mirip-miriplah tahun yang lalu ending-nya," ujar Saefullah.

Menurut data dari publik.bapedadki.net, terdapat enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang serapan anggarannya berwarna oranye (51 - 65 persen) dan satu SKPD yang berwarna merah (di bawah 50 persen). 

Enam SKPD berindeks oranye itu antara lain Badan Pengelola Aset Daerah dengan 50,4 persen, Dinas Bina Marga 44,3 persen, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan 46,6 persen, Dinas Pemuda dan Olahraga 41,8 persen, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 54,2 persen, dan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo 55,3 persen. 

SKPD yang memiliki penyerapan anggaran keuangan terendah adalah Dinas Sumber Daya Air sebesar 29,9 persen.

Pemprov DKI menargetkan penyerapan anggaran dalam APBD DKI 2018 sedikit lebih tinggi dari penyerapan APBD DKI 2017. Dengan demikian, Silpa APBD DKI 2018 dapat lebih rendah dari Silpa APBD DKI 2017.

Saefullah  menuturkan, penyerapan anggaran dalam APBD DKI 2018 diperkirakan bisa mencapai 83 persen, di atas serapan anggaran tahun 2017 yang mencapai 82,56 persen. Dengan penyerapan anggaran yang lebih tinggi dari tahun lalu, maka dipredikskan Silpa APBD DKI 2018 akan lebih rendah dari tahun lalu.

"Kita sudah hitung. Penyerapan anggaran targetnya di atas 83,83 persen. Sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Makanya Silpa 2018 bisa lebih rendah. Semoga saja begitu,” kata Saefullah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI telah memprediksikan Silpa APBD DKI 2018 akan mencapai Rp 12,1 triliun dengan nilai APBD sebesar Rp 83,26 persen. Lebih rendah Rp 1 triliun dibandingkan Silpa APBD DKI 2017 sebesar Rp 13,1 triliun dengan postur APBD sebesar Rp 71,89 triliun.(dod)

Komentar Pembaca