DKI Harus Serius Terapkan Jalan Berbayar

Jakarta  SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 18:13:00 WIB

DKI Harus Serius Terapkan Jalan Berbayar

Darmaningtyas/Ist

Pemprov DKI Jakarta diminta serius untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing-ERP). Mengingat kebijakan ini sudah menjadi rencana sejak Sutiyoso menjadi gubernur DKI Jakarta.

"Butuh keseriusan Pemprov DKI. Karena ini kan masalah untuk mengelola uang triliunan rupiah dalam penerapan ERP. Jadi memang banyak pihak yang berkepentingan di ERP ini,” kata Pengamat Transportasi, Darmaningtyas, Senin (26/11).

Kendati demikian, ia menilai ERP yang sudah melalui proses yang cukup panjang, seharusnya tidak ada alasan bagi Pemprov DKI untuk menunda uji coba teknis ERP. Apalagi ada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang terlibat di dalamnya.

Ia mengharapkan ketidakjelasan dalam penerapan ERP ini segera diselesaikan oleh Pemprov DKI. Karena bila ERP tidak jadi diterapkan maka akan berdampak pada Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit-MRT) yang akan dioperasikan pada Maret 2019.

Sebab, pemberlakukan ERP diharapkan dapat memindahkan para pengguna kendaraan pribadi ke MRT Jakarta.

Harapannya mereka (pengguna kendaraan pribadi) bisa menggunakan MRT. Namun kalau ERP tidak ada, ya mereka akan tetap menggunakan kendaraan pribadi. Kalau ERP ditunda-tunda terus dan tidak ada kepastian, maka kita tidak tahu kapan ERP dapat berjalan,” ujar Darmaningtyas.

Seperti diketahui, pelaksanaan uji coba teknis jalan berbayar elektornik di ibukota ditunda karena alasan tak jelas. Sedianya, uji coba teknis dengan nama proof of concept (PoC) akan dilaksanakan masing-masing penyedia alat pada 14 November lalu. Namun, satu hari sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Sigit Wijatmoko memastikan bahwa uji coba batal dilaksanakan.(dod)

Komentar Pembaca