Pentingkan Pilpres, Pemerintah Abaikan Korban Penembakan di Papua

Peristiwa  SELASA, 04 DESEMBER 2018 , 21:49:00 WIB

Pentingkan Pilpres, Pemerintah Abaikan Korban Penembakan di Papua

Kelompok Kriminal Bersenjata/Net

RMOLJakarta.Peristiwa penembakan 31 orang warga sipil kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, 1-2 Desember 2018, menyisakan kesedihan mendalam. Para korban adalah pekerja PT Istaka Karya yang sedang mengerjakan proyek pembangunan Jembatan Kali Yigi dan Kali Aurak.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PA GMNI, Ade Reza Hariyadi mengaku, telah mencermati  peristiwa penembakan yang mengakibatkan meninggalnya 31 pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua tersebut.

Ade menyampaikan rasa duka mendalam kepada keluarga dari 31 pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua yang menjadi korban pembunuhan KKB  di Papua.  Karena itu, dia meminta pemerintah segera melakukan evakuasi, memproses pengurusan dan pemulangan jenazah kepada keluarganya. Terutama, jika ada korban yang berasal dari luar Papua, serta memastikan hak-haknya sebagai pekerja dapat terpenuhi dengan segera.

"Mengutuk dan mengecam keras aksi pembunuhan 31 pekerja proyek jembatan Trans Papua.  Pembunuhan tersebut merupakan aksi biadab, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Saya melihat, pemerintah ini kurang perhatian dengan kejadian ini. Sibuk urus politik. Ingat, ini soal kemanusian lebih utama,’’ kata Reza di Jakarta Selasa (4/12).

Dia mengaku, keberadaan kelompok kriminal bersenjata sebagai ancaman bagi pemerataan, percepatan dan kelangsungan pembangunan Papua. Jadi, harus segera diantisipasi serta diatasi bagi kepentingan mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua.

’Saya mendesak aparat penegak hukum untuk mengerahkan segala sumber daya yang tersedia guna mengusut jaringan, menangkap, dan menyeret pelaku pembunuhan 31 pekerja proyek jembatan Trans Papua ke meja hukum,’’ tegas Ade.

Kemudian, dia meminta aparat penegak hukum untuk mengawasi dan mencegah potensi peredaran senjata gelap dan ilegal yang dapat digunakan untuk kepentingan kejahatan maupun tindakan yang dapat mengancam kedaulatan negara di Papua.

’Pemerintah pusat harus gevaluasi akuntabilitas dari  pemangku otoritas keamanan di wilayah Papua dalam menjalankan tugas dan fungsinya,’’ ungkap dia.

Selanjutnya, dia menyarankan,  memberikan jaminan kepastian keamanan dan perlindungan keselamatan khususnya bagi seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek-proyek percepatan pembangunan Papua, dan masyarakat Papua.(dod)

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00