Ada PMD Sisa Rp 398 Miliar di Pasar Jaya

Ekonomi  SELASA, 04 DESEMBER 2018 , 22:15:00 WIB

Ada PMD Sisa Rp 398 Miliar di Pasar Jaya

Arief Nasrudin/Net

RMOLJakarta.Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin mengakui masih ada dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang tersisa sebesar Rp 398 miliar. Namun, PMD tersebut dipastikan bukan dana mengendap, namun dana yang belum terpakai.

"Ini diklarifikasi oleh BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah). Bahasanya itu belum dibayarkan, belum diselesaikan. Kalau proyek selesai, baru dibayar. Kita menganggap PMD itu kalau ada sisa, memang serapannya berdasarkan kebutuhan perusahaan. Ini beda dengan serapan SKPD. Kalau SKPD kan berdasarkan serapan APBD, kalau PMD kan sebagai modal disetor," kata Arief di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/12).

Setiap pengajuan PMD, menurut Arief, BUMD selalu melampirkan kajian, program dan time line pengerjaan.

Sehingga, kata Arief, penyerapan modal itu tidak bisa disamaratakan dengan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Contoh, 2018 berdasarkan Silpa, Pasar Jaya akan dapat PMD Rp 166 miliar. Jatuhnya di akhir Desember 2018 nanti. Masa nanti, 2019 awal dianggap belum diserap. Kita dianggap belum bekerja. Itu ada perencanaannya kok," tegas Arief.

Secara terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dari  Budgetting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah meminta Pemprov DKI Jakarta  mengaudit kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Menurut Amir, Gubernur DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban BUMD tersebut.

"Berdasarkan pasal 5 PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan BUMD itu semua merupakan bagian kewenangan gubernur untuk mengelola itu. Sebaiknya gubernur melakukan audit dulu atas modal yang mengendap itu," kata Amir.

Dia mengungkapkan, modal BUMD yang mengendap itu menandakan buruknya manajemen BUMD. Modal yang tidak dikelola dengan baik, menggambarkan kemampuan BUMD untuk melaksanakan tugasnya tidak optimal baik perluasan usaha atau pelayanan kepada masyarakat.

"Berarti ada perencanaan yang salah, dia tidak mampu mengelola itu, tidak punya rencana kerja yang sistematis. Sehingga modal itu mengendap. Lalu modal itu disimpan dimana? Kalau disimpan di bank itu berarti ada bunga, ini juga harus diaudit" ungkapnya.

DPRD DKI Jakarta mencium adanya pelanggaran penggunaan PMD oleh sejumlah BUMD. Ternyata sejumlah BUMD menggunakan anggaran PMD tidak terpakai atau mengendap untuk proyek lain.

Dari temuan tersebut, DPRD DKI  memutuskan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki hal itu. Tahap awal yang akan dipanggil adalah jajaran dari BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Karena, realokasi anggaran tersebut belum memiliki dasar hukum. Pembentukan pansus pertama kali diusulkan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dalam rapat bersama Pemprov DKI Jakarta.

Saya yang akan memimpin sendiri pansus untuk mengungkap penyimpangan anggaran di Jakpro dan BUMD lainnya,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Jumat (16/11).

Taufik berencana melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara atas tindakan para BUMD itu. Saya meyakini akan ada petinggi BUMD yang masuk penjara. Ini penyimpangannya sudah sangat jelas dan parah,” ujar Taufik.(dod)

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00