Anies Ditantang Bekukan Perusahaan Reklame Erick Thohir

Jakarta  SABTU, 15 DESEMBER 2018 , 19:36:00 WIB

Anies Ditantang Bekukan Perusahaan Reklame Erick Thohir

Didi O Affandi/RMOL

RMOLJakarta.Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ditantang untuk tidak pandang bulu dalam menertibkan reklame yang melanggar aturan. Termasuk dua reklame yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan milik PT Mahaka Advertising.

Ketua Serikat Pengusaha Reklame Jakarta (SPRJ), Didi O Affandi mengungkapkan, PT Mahaka Advertising merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir dan petinggi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), M Lufti.

"Berani nggak Pak Gubernur bekukan izin PT Mahaka. Saya minta penegakkan aturan jangan cuma dijadikan pencitraan," kata Didi di Jakarta, Sabtu (15/12).

Menurut Didi, sejatinya pelaksanaan aturan itu mudah dikerjakan. Namun apabila ada embel-embel pencitraan akan berubah menjadi ribet.

Didi juga menyoroti dua perusahaan lainnya yang hingga kini masih memasang tiga reklamenya di kawasan kendali ketat, yakni PT Axiata Tbk di Jalan S Parman dan PT Bank Permata yang kedua reklamenya jugs berdiri di Jalan S Parman.

"Axiata dan Bank Permata apa yang akan dibekukan? Memang itu perusahaan reklame," tanya Didi.

Selain PT Mahaka Advertising, PT Axiata Tbk dan PT Bank Permata, masih ada 13 perusahaan lain yang izinnya harus dibekukan.

"Dari 15 perusahaan itu, total memiliki 20 reklame melanggar di kawasan kendali ketat," tegas Didi.

Ke-13 perusahaan reklame itu yakni: PT Warna Warni Perdana (reklame di Jalan Gatot Subroto dan Jalan S Parman), PT Sumo Internusa Indonesia (Jalan Gatot Subroto), PT Warna Warni Media (Jalan Gatot Subroto dan S Parman), PT Media Progresif Sukses ( Jalan Gatot Subroto), PT Panji Kencana (Jalan Gatot Subroto), PT Pixel Media Inovasi  (Jalan MT Haryono), PT Pilar Sarana Internusa (Halan MT Haryono), PT Level Delapan Utama (Jalan S Parman), PT Sumber Jaya Bhakti (Jalan S Parman), PT Central Retail Indonesia (Jalan MH Thamrin), PT Crayon Cipta Kreasi  (Jalan MH Thamrin) dan PT Multi Media Cipta (Jalan S Parman).

Sebelumnya, Gubernur DKI, Anies Baswedan menegaskan, apabila setelah tanggal 6 Desember peringatan  tak ditanggapi serius oleh pemilik bangunan reklame, pihaknya bakal memberikan sanksi tegas berupa pembekuan izin pemasangan reklame di Jakarta kepada para pemilik bangunan.

"Kita memberikan peringatan lagi kepada para pemilik reklame untuk menurunkan reklamenya, bila tidak diturunkan maka konsekuesinya izin untuk memasang reklame di Jakarta kan dihentikan untuk waktu tertentu," kata Anies beberapa waktu lalu.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, ada sejumlah kawasan di ibukota yang harus "bersih" dari reklame dan sejenisnya. 

Didi juga mendorong dalam penertiban reklame, Satpol PP atau Tim Terpadu harus mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. 

Diketahui, pada pertemuan antara puluhan pengusaha reklame dengan Satpol PP DKI Jakarta dan TGUPP Komite Pencegahan Korupsi pada Selasa (6/11) lalu, disepakati bahwa pengusaha akan membongkar sendiri 60 papan reklame yang berada di kawasan kendali ketat.(dod)

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00