Warga Manado Ancam Perkarakan Pejabat dan Pengusaha

Hukum  JUM'AT, 21 DESEMBER 2018 , 13:44:00 WIB

Warga Manado Ancam Perkarakan Pejabat dan Pengusaha

Tokoh pemuda Minahasa/Ist

Upaya ratusan warga ahli waris dari tanah pasini (adat) Perkebunan Masawoukow Kayuwatu, Kairagi Dua, Manado, Sulawesi Utara (Sulut), untuk mendapatkan kembali hak atas kepemilikan lahan terus dilakukan.

Pasalnya, mereka menduga ada kejahatan berjamaah yang dilakukan penyelengara negara (penguasa) setempat dengan pengusaha untuk melegitimasi tanah milik warga menjadi milik mereka

Tokoh muda masyarakat adat Minahasa Sullawesi Utara (Sulut), Stephen Liow dan Max Togas mengungkapkan, hampir sekitar 200 Kepala Keluarga ahli waris dari tanah pasini Perkebunan Masawoukow yang lahannya dirampas penguasa dan dialihkan menjadi milik PT WPS.

Max menduga ada tindakan korupsi dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 1 dan No.2 yang dilakukan penyelengara negara tersebut.

"Kami menduga adanya tindak pidana korupsi berjamaah yang dilakukan penguasa dan pengusaha demi untuk kepentingan sendiri. Kami sudah melapor dan akan kami kawal sampai tuntas,” kata Max di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12).

Sementara Stephen menjelaskan, pada awalnya kasus tersebut merupakan kasus perdata. Namun ketika pihaknya melakukan pendalaman dan berdasarkan data keterangan dan bukti yang dikumpulkan, diduga adanya tindak pidana korupsi  dilakukan oleh penyelenggara negara yang melibatkan pengusaha dalam proses peralihan kepemilikan tanah pada lokasi tersebut.

Sejak awal sekitar 1960, kata Stephen, terjadi kesalahan pada lokasi tanah perkebunan tersebut yang pada 1980-an dan 1990-an diterbitkan sertifikat Hak Pakai No 1 dan 2 seluas kurang lebih 54 hektare atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.753 seluas 97 Hektare atas nama PT WPS. Padahal tanah perkebunan milik petani di desa Kayuwatu saat itu hanya dipinjam pakai oleh penguasa dalam rangka perluasan Perkebunan Percontohan Kelapa.

Anehnya lagi, saat ini pada lokasi tanah tersebut berdiri bangunan megah sebagai Sekretariat Terumbu Karang International (Coral Triangle International) yang merupakan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jelas sekali adanya kongkali kong antara penguasa dan pengusaha. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh penguasa sebagai penyelenggara negara saat itu sehingga PT WPS dengan leluasa memperluas usaha bisnisnya di atas lahan tanah milik aslinya adalah masyarakat miskin yang mayoritas hidupnya sebagai petani,” ungkapnya.

Sementara itu, kuasa hukum ahli waris, Ruland Siwi menyatakan, bahwa saat ini semua bukti dan keterangan dari saksi-saksi sudah siap dan hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melanjutkan perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Kami yakin mereka (penguasa dan pengusaha) akan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Menyelesaikan hak ahli waris atas lahan perkebunan milik mereka dan memperbaiki semua administrasi sehingga tidak merugikan keuangan negara,” tegasnya.(dod)

Komentar Pembaca
Kemesraan Jokowi-Prabowo Belum Berlalu

Kemesraan Jokowi-Prabowo Belum Berlalu

SENIN, 15 JULI 2019 , 14:53:43

Lebih Baik Prabowo Mati Daripada Berkhianat

Lebih Baik Prabowo Mati Daripada Berkhianat

JUM'AT, 12 JULI 2019 , 14:15:15

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

SABTU, 15 JUNI 2019 , 17:00:00

PPSU Bersih-Bersih

PPSU Bersih-Bersih

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:42:00

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:29:00

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

SABTU, 25 MEI 2019 , 13:35:00