Pencabutan Subsidi 5 Kereta Ekonomi Beratkan Rakyat

Suara Rakyat  SELASA, 01 JANUARI 2019 , 21:02:00 WIB

Pencabutan Subsidi 5 Kereta Ekonomi Beratkan Rakyat
Pemerintah mulai 1 Januari 2019 ini menghapus subsidi lima kereta api antar kota antar provinsi. Penghapusan itu diberlakukan melalui  Keputusan Menteri  Perhubungan RI No.KP 2030 Tahun 2018 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi tahun anggaran 2019. 

Kelima KA tersebut adalah, KA Logawa (Purwokerto-Jember), KA Brantas (Blitar-Pasarsenen), KA Pasundan (Surabaya Gubeng-Kiaracondong Bandung), KA Gaya Baru Malam Selatan (Surabaya Gubeng-Pasar Senen), dan KA Matarmaja (Malang-Pasar Senen).

Diberlakukannya Keputusan Menteri Perhubungan itu berarti mulai 1 Januari 2019 ada lima KA ekonomi jarak jauh bersubsidi akan berubah status menjadi KA ekonomi komersial (non subsidi).

Langkah penghapusan atau pencabutan subsidi tersebut tidak tepat danmemberatkan masyarakat, terutama masyarakat kecil atau menengah ke bawah.

Masyarakat kecil yang selama ini sudah menikmati layanan transportasi kereta dengan subsidi maka akan terbebani dan kesulitan secara ekonomi jika ingin melakukan perjalanan antar provinsi.

Subsidi adalah sebuah keharusan dalam layanan transportasi kelas ekonomi. Seharusnya masyarakat kecil mendapatkan fasilitas subsidi dari pemerintah agar bisa melakukan perjalanan secara mudah dan akses.

Mencabut subsidi kelima rute perjalanan kereta tersebut adalah sebuah kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat kecil dan mendorong masyarakat berpindah menggunakan kendaraan pribadi.

Selama ini masyarakat kecil sudah sangat dibantu dengan adanya subsidi. Praktik subsidi adalah sebuah fasilitas pelayanan pemerintah kepada rakyatnya. Pengalaman di negara maju sekali pun, seperti di Eropa  memberikan subsidi hingga 60% kepada pengguna transportasi umum massal kereta.

Penerapan subsidi ini dilakukan untuk mengurangi beban yang ditimbulkan akibat meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi. Adanya jalan tol Pulau Jawa ini juga jangan menjadi alasan agar memberi nilai ekonomis karena masyarakat akan kembali berpindah menggunakan kendaraan pribadi.

Selama ini animo masyarakat sudah tinggi menggunakan kereta. Sebaiknya pemerintah justru memfasilitasi masyarakat dengan tambahan subsidi dan peningkatan layanan agar terus meningkatnya animo menggunakan kereta atau transportasi massal umum.

Kami mengajak pemerintah membatalkan kebijakan penghapusan atau pencabutan subsidi di kelima rute kereta di atas melindungi hak bertransportasi masyarakat kecil.

Azas Tigor Nainggolan Analis Kebijakan Transportasi

Komentar Pembaca
Jakarta Fair Yang Tidak Fair

Jakarta Fair Yang Tidak Fair

MINGGU, 23 JUNI 2019

Anak Perusahaan

Anak Perusahaan

SELASA, 18 JUNI 2019

Caleg Ganteng Masuk Senayan

Caleg Ganteng Masuk Senayan

KAMIS, 13 JUNI 2019

Bisakah Jadi Momentum Pertemuan Jokowi-Prabowo?
Ibu Ani

Ibu Ani

SABTU, 01 JUNI 2019

Ini Rekam Jejak Yusril dan BW Saat Menang di MK
Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

SABTU, 15 JUNI 2019 , 17:00:00

Wartawan Diselamatkan TNI

Wartawan Diselamatkan TNI

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 12:00:00

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

PPSU Bersih-Bersih

PPSU Bersih-Bersih

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:42:00

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:29:00

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

SABTU, 25 MEI 2019 , 13:35:00