Hoaks Adalah Kejahatan Komunikasi

Suara Rakyat  KAMIS, 10 JANUARI 2019 , 11:25:00 WIB

Hoaks Adalah Kejahatan Komunikasi

Emrus Sihombing/Net

RMOLJakarta. Mungkin sudah pernah terdengar di telinga kita adanya kejahatan ekonomi sebagai perbuatan yang tidak mengindahkan moral, etika kepatutan dan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian. Misalnya, bidang perdagangan, keuangan dan sebagainya. Kejahatan yang sama pasti juga terjadi di bidang lain, seperti kejahatan bidang komunikasi.

Meminjam pengertian kejahatan ekonomi di atas, maka kejahatan komunikasi bisa diartikan sebagai perbuatan memproduksi dan menyebarkan pesan yang tidak mengindahkan moral, etika kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas komunikasi di ruang publik.

Karena itu, menurut saya, hoaks merupakan salah satu bentuk kejahatan komunikasi luar biasa (extra ordinary crime). Sebab, pesan hoax sangat didominasi yang bukan fakta dan data, bersifat provokatif, adu domba, acapkali berujung men-delegitimasi institusi formal (misalnya eksistensi negara) dan kredibilitas sosok pemimpin yang masih legitimate.

Dengan demikian, hoaks bukan berita. Sangat tidak pantas dipakai kata berita” di depan kata hoaks”. Jadi, tidak ada berita hoaks”, yang ada pesan kebohongan alias hoaks. Hoaks adalah hoaks-kebohongan adalah kebohongan. Sedangkan berita berbasis pada fakta dan data yang sudah melalui proses check and recheck secara ketat yang berfungsi memberi informasi (mengurangi ketidakpastian), mendidik dan menghibur khalayak (masyarakat).

Sebagai kejahatan komunikasi luar biasa (extra ordinary crime), hoaks sangat berpotensi menimbulkan (mengkonstruksi) perbedaan pandangan yang sangat tajam dan bersifat emosional yang negatif, gesekan sosial, konflik horizontal dan kekacauan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik seperti menimbulkan ketidaknyamanan relasi antar individu serta antar kelompok dalam suatu tatanan sosial atau dalam suatu negara kebangsaan. Kondisi sosial semacam ini merupakan bahaya laten terhadap eksistensi kohesi sosial dalam suatu negara.

Dari sudut rentang waktu, ada tiga hal yang saya sarankan kita dilakukan sebagai bangsa untuk melawan serta menolak atau paling tidak membuat hoaks layu sebelum berkembang. Pertama, jangka pendek, yaitu masa kampanye Pileg dan Pilpres saat ini, pelaksanaan pemilu dan pasca pemilu.

Pada jangka pendek ini, seluruh komponen bangsa seperti politisi, partai, caleg, tim sukses, capres-cawapres, pemerintah, lembaga negara, LSM, organsisasi kemasyarakatan, akademisi  dan sebagainya harus bersama-sama mengkampanyekan anti hoaks dan secara simultan  menggelorakan komunikasi beradab dan nilai-nilai ke-Indonesia-an di ruang publik. Salah satu wujud konkritnya, misalnya, bila paslon Pilpres A diserang hoaks, maka paslon Pilpres B maju ke depan membela paslon Pilpres A tersebut, seraya menjelaskan bahwa paslon mereka (paslon Pilpres B) tidak mau menang di tengah maraknya hoaks.

Upaya kampanye anti hoaks sebagai contoh, Polri segera melakukan kampanye anti hoaks, demikian Kadiv. Humas Polri, di Radio Elshinta, pagi ini. Upaya Polri mengkampanyekan anti hoaks ini, sejatinya disambut dan sekaligus disemarakkan oleh semua kementerian dan instansi pemerintah di bawah presiden, sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing. Bila memungkinkan, menurut saya, agar kampanye anti hoaks oleh semua kementerian dan instasi pemerintah tersebut terkoordinasi dengan baik dan mencapai sasaran secara efektif, maka yang menjadi leading sector (penggerak) adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Kedua, jangka menengah, merumuskan RUU Anti Kejahatan Komunikasi dengan sanksi fisik yang sangat-sangat berat dan disertai dengan sanksi sosial lainnya, seperti kerja sosial yang mengenakan seragam khusus. Pemberian sanksi yang berat sebagai efek jera pagi pelakunya dan sekaligus lonceng peringatan” bagi orang lain agar tidak sekali-kali memproduksi dan menyebarkan segala bentuk kejahatan komunikasi. Sebab, kejahatan komunikasi merupakan perbuatan yang sangat berbahaya. Jauh lebih berbahaya dari kejahatan korupsi. Kejahatan komunikasi bisa mengkonstruksi realitas sosial yang menimbulkan kekacauan yang berpotensi mengganggu keberadaan dan keutuhan suatu negara.

Ketiga, jangka seterusnya, yaitu sejak dulu dan hingga tanpa batas waktu ke depan, agar seluruh rakyat Indonesia bersama-sama mengelorakan komunikasi ke-Indonesia-an yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, melakukan komunikasi inklusif dan beradab di ruang publik. Untuk point ketiga ini, perlu direvitalisasi dan dioptimalisasi tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lembaga ini harus terus bersemangat,  jangan sampai melempem.

Emrus Sihombing Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner

Komentar Pembaca
New Zealand dan Bara Baruch Goldstein
Islamku

Islamku

MINGGU, 03 MARET 2019

Kemampuan Jokowi Gaet Swing dan Undecided Voters Dipertanyakan
Debat Capres Untuk Siapa?

Debat Capres Untuk Siapa?

RABU, 13 FEBRUARI 2019

Surat Untuk Dhani

Surat Untuk Dhani

SELASA, 29 JANUARI 2019

Kalla Meninggalkan Jokowi

Kalla Meninggalkan Jokowi

SENIN, 28 JANUARI 2019

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00