RUU Anti Kejahatan Komunikasi Sangat Mendesak

Suara Rakyat  JUM'AT, 11 JANUARI 2019 , 10:37:00 WIB

RUU Anti Kejahatan Komunikasi Sangat Mendesak

Emrus Sihombing/Ist

Sampai saat ini saya melihat belum ada UU, termasuk UU ITE, yang mampu menjawab kecerdasan seseorang atau sekelompok orang menciptkan fenomena kejahatan komunikasi di ruang publik di negeri ini.

Sebagai contoh, seorang aktor sosial, termasuk aktor politik, yang menggunakan atau bermain simbol (baik verbal maupun non verbal) tertentu dan atau narasi (cerita desktiptif) melakukan kejahatan komunikasi yang sebenarnya dapat dengan mudah ditangkap makna paripurna dari pesan kebohongan melalui studi semiotika dan hermeneutika.

Dengan menggunakan simbol, misalnya, ditulis  dengan rangkaian huruf dan angka, seperti "D1P4KS4" yang berada di dalam suatu rangkaian narasi kebohongan. Penggunaan simbol tersebut dengan mudah  menangkap makna paripurnanya simbol tersebut sebagai bermakna "dipaksa".

Dengan menggunakan narasi untuk menyebarkan kebohongan, misalnya, ditulis ... bla bla bla .. dan seterusnya yang isinya  pesan komunikasi kebohongan yang sebelumnya sudah ada di akun sosial media, namun selanjutnya dipoles dengan narasi yang mengikutinya, seperti menuliskan, "mohon instansi terkait mencek kebenarannya," yang diletakkan pada posisi lebih "tersembunyi". 

Akan beda hakekat maknanya bila tulisan "mohon instansi terkait mencek kebenarannya," diletakkan pada bagian awal dengan huruf yang sangat kontras.

Perbedaan letak penulisan "mohon instansi terkait mencek kebenarannya," sebagai salah satu bentuk permainan framing komunikasi.

Dengan kata lain, bermain simbol dan atau  narasi, makna komunikasi kebohongan tersebut telah berselancar dengan mudah masuk ke ruang publik.

Sebab, simbol dan narasi itu sesungguhnya tak bemakna. Manusia yg menerima simbol dan narasi yang memberi makna. Orang yang memberi makna itu sangat kontekstual, perspektif, dan subyektif.

Karena itu, pesan komunikasi kebohongan yang sudah tersampaikan ke ruang publik, dari segi Ilmu Komunikasi, tidak bisa ditarik karena sudah tersimpan di peta kognisi khalayak (publik) dalam kurun waktu tak terbatas.

Singkatnya, makna bisa dikonstruksi di tengah masyarakat melalui wacana di ruang publik dengan kecerdasan menggunakan simbol dan atau kombinasi narasi tertentu. Karena itu, menurut saya,  sudah sangat mendesak agar negeri merumuskan  RUU Anti Kejahatan Komunikasi untuk kemudian disahkan untuk menciptakan komunikasi beradab di ruang publik di Indonesia.

Emrus Sihombing Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner

Komentar Pembaca
Jakarta Fair Yang Tidak Fair

Jakarta Fair Yang Tidak Fair

MINGGU, 23 JUNI 2019

Anak Perusahaan

Anak Perusahaan

SELASA, 18 JUNI 2019

Caleg Ganteng Masuk Senayan

Caleg Ganteng Masuk Senayan

KAMIS, 13 JUNI 2019

Bisakah Jadi Momentum Pertemuan Jokowi-Prabowo?
Ibu Ani

Ibu Ani

SABTU, 01 JUNI 2019

Ini Rekam Jejak Yusril dan BW Saat Menang di MK
Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

SABTU, 15 JUNI 2019 , 17:00:00

Wartawan Diselamatkan TNI

Wartawan Diselamatkan TNI

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 12:00:00

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

PPSU Bersih-Bersih

PPSU Bersih-Bersih

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:42:00

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:29:00

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

SABTU, 25 MEI 2019 , 13:35:00