RUU Anti Kejahatan Komunikasi Sangat Mendesak

Suara Rakyat  JUM'AT, 11 JANUARI 2019 , 10:37:00 WIB

RUU Anti Kejahatan Komunikasi Sangat Mendesak

Emrus Sihombing/Ist

RMOLJakarta.Sampai saat ini saya melihat belum ada UU, termasuk UU ITE, yang mampu menjawab kecerdasan seseorang atau sekelompok orang menciptkan fenomena kejahatan komunikasi di ruang publik di negeri ini.

Sebagai contoh, seorang aktor sosial, termasuk aktor politik, yang menggunakan atau bermain simbol (baik verbal maupun non verbal) tertentu dan atau narasi (cerita desktiptif) melakukan kejahatan komunikasi yang sebenarnya dapat dengan mudah ditangkap makna paripurna dari pesan kebohongan melalui studi semiotika dan hermeneutika.

Dengan menggunakan simbol, misalnya, ditulis  dengan rangkaian huruf dan angka, seperti "D1P4KS4" yang berada di dalam suatu rangkaian narasi kebohongan. Penggunaan simbol tersebut dengan mudah  menangkap makna paripurnanya simbol tersebut sebagai bermakna "dipaksa".

Dengan menggunakan narasi untuk menyebarkan kebohongan, misalnya, ditulis ... bla bla bla .. dan seterusnya yang isinya  pesan komunikasi kebohongan yang sebelumnya sudah ada di akun sosial media, namun selanjutnya dipoles dengan narasi yang mengikutinya, seperti menuliskan, "mohon instansi terkait mencek kebenarannya," yang diletakkan pada posisi lebih "tersembunyi". 

Akan beda hakekat maknanya bila tulisan "mohon instansi terkait mencek kebenarannya," diletakkan pada bagian awal dengan huruf yang sangat kontras.

Perbedaan letak penulisan "mohon instansi terkait mencek kebenarannya," sebagai salah satu bentuk permainan framing komunikasi.

Dengan kata lain, bermain simbol dan atau  narasi, makna komunikasi kebohongan tersebut telah berselancar dengan mudah masuk ke ruang publik.

Sebab, simbol dan narasi itu sesungguhnya tak bemakna. Manusia yg menerima simbol dan narasi yang memberi makna. Orang yang memberi makna itu sangat kontekstual, perspektif, dan subyektif.

Karena itu, pesan komunikasi kebohongan yang sudah tersampaikan ke ruang publik, dari segi Ilmu Komunikasi, tidak bisa ditarik karena sudah tersimpan di peta kognisi khalayak (publik) dalam kurun waktu tak terbatas.

Singkatnya, makna bisa dikonstruksi di tengah masyarakat melalui wacana di ruang publik dengan kecerdasan menggunakan simbol dan atau kombinasi narasi tertentu. Karena itu, menurut saya,  sudah sangat mendesak agar negeri merumuskan  RUU Anti Kejahatan Komunikasi untuk kemudian disahkan untuk menciptakan komunikasi beradab di ruang publik di Indonesia.

Emrus Sihombing Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner

Komentar Pembaca
New Zealand dan Bara Baruch Goldstein
Islamku

Islamku

MINGGU, 03 MARET 2019

Kemampuan Jokowi Gaet Swing dan Undecided Voters Dipertanyakan
Debat Capres Untuk Siapa?

Debat Capres Untuk Siapa?

RABU, 13 FEBRUARI 2019

Surat Untuk Dhani

Surat Untuk Dhani

SELASA, 29 JANUARI 2019

Kalla Meninggalkan Jokowi

Kalla Meninggalkan Jokowi

SENIN, 28 JANUARI 2019

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00