Tak Sumbang PAD, Anies Diminta Robohkan Tower Ilegal

Jakarta  RABU, 16 JANUARI 2019 , 11:18:00 WIB

Tak Sumbang PAD, Anies Diminta Robohkan Tower Ilegal

Mohamad Taufik/Net

Gubernur DKI Anies Baswedan diminta bertindak tegas terhadap perusahaan tower telekomunikasi atau provider tak berizin. Keberadaan tower ilegal itu membuat Pemprov DKI kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak ratusan miliar rupiah.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik di Jakarta, Rabu (15/1).

Operator tak transparan melaporkan keberadaan towernya yang tersebar di seluruh Jakarta,” kata Taufik.

Taufik mengatakan, penertiban dilakukan itu menyangkut fisik menara telekomunikasi. Kemudian, periksa perjanjian soal kontribusi pemasukan untuk PAD.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu memperkirakan akibat maraknya tower ilegal itu justru  Pemprov yang lebih banyak menanggung kerugian.

"Kalau perjanjian tak jelas, tebang aja. Satpol PP juga jangan takut. Nah, jika ada oknum pejabat yang bermain dengan perizinan, gubernur harus tindak tegas. Ingat, ini ruginya sampai ratusan miliar. Jadi masalah serius,” ujar Taufik.

Menurut dia, kenapa mesti diperiksa kembali tower-tower telekomunikasi  yang berdiri di Jakarta. Sebab mereka sudah menyalahi aturan, dengan  menggunakan lahan milik Pemprov DKI tidak memiliki izin perjanjian kerja sama (PKS) atau bahakan ilegal.

"Saya hanya ingin DKI tak kehilangan PAD tambahan. Enak aja dirikan tower tak masuk ke PAD, emang lahan emaknya,” tegas Taufik dengan nada kesal.

Dia manambahkan, penanganan itu penting agar tidak keberadaaan menara tidak melanggar peraturan, khususnya pemakaian menara terpadu.

"Tower yang habis izinnya atau tak berizin harus dirobohkan. Pokokya, harus kejar kontribusinya. Kalau tidak cabut izinnya dan robohkan,” pungkas Taufik.(dod)

Komentar Pembaca