Prasetio Ngaku Mayoritas Anggota DPRD Gaptek

Jakarta  MINGGU, 20 JANUARI 2019 , 09:56:00 WIB

Prasetio Ngaku Mayoritas Anggota DPRD Gaptek

Prasetio Edi Marsudi/Net

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi blak-blakan mengakui bahwa mayoritas anggota Dewan tak memahami teknologi alias gagap teknologi (gaptek).

Menurut politisi PDIP ini, hal itulah yang menjadi alasan utama kenapa 106 anggota DPRD DKI periode 2014-2019, hingga sekarang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Prasetio berjanji pada 31 Maret mendatang, seluruh wakil rakyat di Kebon Sirih sudah menyerahkan LHKPN.

Sampai tenggat waktu 31 Maret mendatang, seluruh anggota DPRD sudah menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada KPK. Hanya masalah teknis saja,” kata Prasetio, Sabtu (19/1).

Menurut Prasetio, tidak ada keinginan anggota DPRD ingin menyembunyikan hartanya.

”Kita transparan, tidak ada yang disembunyikan. Kelambatan ini karena ketidak mengertian anggota Dewan dalam mengisi daftar isian,” ujar Prasetio.

Pihaknya juga sudah meminta Sekretariat DPRD segera berkoordinasi dengan KPK untuk proses pengisiannya.

Sebelumnya, alasan sejumlah anggota DPRD DKI bahwa pengisian LHKPN sulit, dibantah KPK.

Menurut KPK, justru menganggap penyelenggara negara yang menggunakan alasan sulit mengisi, hanyalah dalih agar tidak mengisi LHKPN.

"Banyak yang beralasan seperti itu. Sebenarnya itu alasan klasik," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Febri mengatakan, pengisian LHKPN sudah mudah karena ada sistem e-LHKPN. Selain itu, KPK siap membantu jika ada kendala pengisian. Ia pun menyarankan anggota DPRD untuk mendatangi KPK atau menghubungi call center KPK di 198 untuk bantuan pengisian LHKPN.

KPK berharap, tidak ada lagi alasan untuk tidak mematuhi aturan pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara.

"Karena ini pencegahan, maka KPK akan bantu jika ada kendala. Semestinya anggota DPRD memberikan contoh patuh dengan aturan hukum," ujar Febri.

Diketahui, sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta, belum ada satu pun yang menyerahkan LHKPN untuk posisi harta 2017, kepada KPK.

Padahal KPK telah memperpanjang masa penyerahan laporan itu dari semula 1 Januari sampai akhir Maret 2018, menjadi 31 Desember 2018. Namun hingga memasuki Januari 2019, belum ada satu pun LHKPN dari DPRD DKI yang masuk ke KPK.(dod)

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09