Prasetio Ngaku Mayoritas Anggota DPRD Gaptek

Jakarta  MINGGU, 20 JANUARI 2019 , 09:56:00 WIB

Prasetio Ngaku Mayoritas Anggota DPRD Gaptek

Prasetio Edi Marsudi/Net

RMOLJakarta.Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi blak-blakan mengakui bahwa mayoritas anggota Dewan tak memahami teknologi alias gagap teknologi (gaptek).

Menurut politisi PDIP ini, hal itulah yang menjadi alasan utama kenapa 106 anggota DPRD DKI periode 2014-2019, hingga sekarang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Prasetio berjanji pada 31 Maret mendatang, seluruh wakil rakyat di Kebon Sirih sudah menyerahkan LHKPN.

Sampai tenggat waktu 31 Maret mendatang, seluruh anggota DPRD sudah menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada KPK. Hanya masalah teknis saja,” kata Prasetio, Sabtu (19/1).

Menurut Prasetio, tidak ada keinginan anggota DPRD ingin menyembunyikan hartanya.

”Kita transparan, tidak ada yang disembunyikan. Kelambatan ini karena ketidak mengertian anggota Dewan dalam mengisi daftar isian,” ujar Prasetio.

Pihaknya juga sudah meminta Sekretariat DPRD segera berkoordinasi dengan KPK untuk proses pengisiannya.

Sebelumnya, alasan sejumlah anggota DPRD DKI bahwa pengisian LHKPN sulit, dibantah KPK.

Menurut KPK, justru menganggap penyelenggara negara yang menggunakan alasan sulit mengisi, hanyalah dalih agar tidak mengisi LHKPN.

"Banyak yang beralasan seperti itu. Sebenarnya itu alasan klasik," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Febri mengatakan, pengisian LHKPN sudah mudah karena ada sistem e-LHKPN. Selain itu, KPK siap membantu jika ada kendala pengisian. Ia pun menyarankan anggota DPRD untuk mendatangi KPK atau menghubungi call center KPK di 198 untuk bantuan pengisian LHKPN.

KPK berharap, tidak ada lagi alasan untuk tidak mematuhi aturan pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara.

"Karena ini pencegahan, maka KPK akan bantu jika ada kendala. Semestinya anggota DPRD memberikan contoh patuh dengan aturan hukum," ujar Febri.

Diketahui, sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta, belum ada satu pun yang menyerahkan LHKPN untuk posisi harta 2017, kepada KPK.

Padahal KPK telah memperpanjang masa penyerahan laporan itu dari semula 1 Januari sampai akhir Maret 2018, menjadi 31 Desember 2018. Namun hingga memasuki Januari 2019, belum ada satu pun LHKPN dari DPRD DKI yang masuk ke KPK.(dod)

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00