Vonis Ahmad Dhani Bisa Bikin Elektabilitas Jokowi Tenggelam

Hukum  SENIN, 28 JANUARI 2019 , 23:08:00 WIB

Vonis Ahmad Dhani Bisa Bikin Elektabilitas Jokowi Tenggelam

Ahmad Dhani/Net

Dua bulan menjelang pencoblosan Pemilu Serentak 2019, jagat perpolitikan makin memanas. Hal ini menyusul vonis 18 bulan penjara yang dijatuhkan kepada caleg Partai Gerindra Ahmad Dhani yang dituduh melakukan ujaran kebencian.

Kepala Divisi Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengaku kecewa atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/1).

Ferdinand memperkirakan vonis terhadap pentolan band Dewa 19 itu akan merugikan pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Hal itu disampaikan Ferdinand melakui akun Twitternya, @Ferdinand_Haean beberapa saat lalu.

"Vonis ini akan menjadi batu besar yg di ikatkan ke badan elalektabilitas Jokowi, yg akan membawanya hanyut tenggelam kedasar. #AhmadDhaniKorbanRezim," tulis Ferdinand.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan terhadap kasus ujaran kebencian, yang melibatkan musisi Ahmad Dhani, pada hari ini, Senin (28/1). Dalam sidang tersebut, hakim memutuskan memberikan sanksi kepada ayah dari Al, El, dan Dul itu selama 1,5 tahun penjara.

Menyatakan Ahmad Dhani Prasetyo alias Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan,” ujar Hakim Ketua, Ratmoho, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ahmad Dhani terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh melakukan dan menyebarkan informasi, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa Kebencian atau permusuhan. Melalui akun Twitternya @AHMADDHANIPRAST, ada sebanyak tiga cuitan yang terbukti ditujukan untuk satu kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Memerintahkan agar terdakwa ditahan, dan menetapkan barang bukti dari penuntut umum dirampas untuk dimusnahkan, yakni satu simcard dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan,” papar Hakim Ketua.(dod)

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09