UU ITE Ancam Kebebasan Berekspresi Online

Nasional  KAMIS, 07 FEBRUARI 2019 , 17:04:00 WIB

UU ITE Ancam Kebebasan Berekspresi Online
Pemberlakuan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah berjalan kurang lebih selama dua tahun. Namun, perjalanan UU ITE bukan berjalan tanpa kontroversi.

Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu mengatakan, UU ITE merupakan bentuk ancaman kebebasan berekspresi di ruang online. Hal ini telah diprediksi jauh sebelumnya oleh ICJR.

"UU ITE akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan untuk memenjarakan orang-orang yang dianggap mencemarkan nama baik atau perbuatan lain, yang sesungguhnya merupakan ranah privat dari masing-masing warga negara," kata  Erasmus saat dihubungi awak media di Jakarta, Kamis (7/2).

Menurut Erasmus, sejak disahkannya UU ITE tidak berdampak baik dalam upaya perlindungan kebebasan berpendapat di ranah internet. Bahkan dianggap sebagai salah satu produk legislasi yang kover kriminalisasi dengan rumusan tindak pidananya begitu karet dan meluas.

"Pola ini kembali meningkat ketika Indonesia menyongsong Pemilu serentak 2019. Penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE yang cukup lentur dan tidak presisi dapat dikatakan masih efektif digunakan oleh aparat penegak hukum," tegas Erasmus.

Erasmus mencontohkan beberapa kasus terakhir yang kemudian menjadi sorotan publik, seperti kasus Ahmad Dhani tentang ujaran kebencian. Adapun pada kasus Vanessa Angel yang dianggap melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang konten yang bebau kesusilaan.

Oleh karenanya, ICJR menilai pemerintah dan DPR RI perlu merevisi UU ITE tersebut agar tidak berbenturan dengan ketentuan yang ada di publik terlebih dalan pegiat ranah online.(dod/han)

Komentar Pembaca