Pimpinan DPRD Tangsel Bikin Malu Partai, Bahas Perda Kok Miliaran Rupiah

Politik  SELASA, 12 FEBRUARI 2019 , 12:02:00 WIB

Pimpinan DPRD Tangsel Bikin Malu Partai, Bahas Perda Kok Miliaran Rupiah

DPRD Tangsel/Net

Para pimpinan DPRD Tangerang Selatan (Tangsel) bakal membuat malu partai lantaran tidak bisa memaksimalkan kerja program pembentukan Peraturan Daerah(Perda) yang menghabiskan duit miliaran rupiah.

Ketua Presedium Garda Nasional Untuk Rakyat (GNR) Pusat, Agung Wibowo mengatakan, banyak anggaran yang disedot untuk pembuatan Perda, tapi hanya dua produk hukum yang dihasilkan. Artinya para pimpinan DPRD lemah dalam mendorong dan mempengaruhi anggota-anggota lain untuk kerja lebih baik.

Ketua dan wakilnya kan banyak dari partai koalisi pemerintahan saat ini. Terlebih partai mereka punya pengalaman cukup lama di pemerintah. Jelas ini sangat memalukan. Masa tidak bisa mendorong kerja anggota dewan lain untuk lebih baik," kata Agung, Selasa (12/2).

Aktivis 98 (Forkot) ini melihat ada yang janggal dengan anggaran sedemikian besar, dengan hasil yang minim di DPRD Tangsel.

Menurutnya, perlu penyelidikan aparat hukum untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan didalamnya.

Patut dipertanyakan apa kerja Dewan selama ini? Apa anggaran tersebut hanya jadi bancakan dan bagi-bagi anggota Dewan? Itu harus diselidiki KPK Dan Kejaksaan," ujar Agung yang juga Wasekjen Jaringan Aktivis ProDEM ini.

Sementara, berdasarkan informasi yang dihimpun, total alokasi anggaran pada program kegiatan pembahasan, fasilitasi legislasi, dan penyusunan risalah rancangan peraturan perundang-undangan di Sekretariat DPRD Tangsel hampir mencapai Rp 16 miluar di tahun 2018. Sedangkan tahun 2017 total anggarannya diperkirakan mencapai Rp 11 miliar.

Ada pula alokasi anggaran yang hampir serupa di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota sebesar Rp 913 juta di tahun 2018. Sementara tahun 2017 sebesar Rp 2,2 miliar.

Setiap tahunnya belum diketahui dengan jelas, berapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang digodok di DPRD Tangsel. Baik Raperda inisiasi maupun Raperda usulan, sehingga estimasi biaya per Raperda juga dapat dikalkulasikan jumlahnya.

Terlebih Raperda yang masuk dalam program pembahasan juga tidak selalu selesai dalam kurun waktu satu tahun anggaran.(dod)

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09