Walikota Jakbar Diminta Aktifkan Kembali 26 Anggota FKDM 'Korban' Anas Efendi

Hukum  SENIN, 18 FEBRUARI 2019 , 22:39:00 WIB

Walikota Jakbar Diminta Aktifkan Kembali 26 Anggota FKDM 'Korban' Anas Efendi

Anggota FKDM Jakarta Barat/Ist

RMOLJakarta.Walikota Jakarta Barat Rustam Effendi diminta mengaktifkan kembali 26 anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jakarta Barat, yang dipecat Walikota Jakarta Barat terdahulu, Anas Efendi.

Hal ini menyusul keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang mengabulkan gugatan 14 anggota FKDM Jakarta pada 7 Januari 2018.

Diketahui, 14 anggota FKDM menggugat penerbitan Surat Keputusan Walikota Jakarta Barat No.74 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Anggota Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Anas Effendi sebagai Walikota Jakarta Barat saat itu. Tercatat ada 26 anggota yang dipecat, namun hanya 14 anggota yang melayangkan gugatan.

"Alhamdulillah setelah menjalani proses sidang selama empat bulan, perjuangan kami tidak sia-sia," kata Apriando, Anggota FKDM Kelurahan Kebon Jeruk, Senin (18/2).

Meski demikian, menurut Apriando, pasca dikeluarkan Putusan PTUN No. 192/G/2018/PTUN DKI Jakarta, belum ada tanda-tanda dia dan 13 rekannya diaktifkan kembali menjadi anggota FKDM.

"Setelah melewati masa 14 hari tidak ada pengajuan banding dari tergugat, ini artinya, tergugat yakni walikota  Jakarta Barat sudah semestinya segera mengeluarkan kebijakan pemulihan status para penggugat, menjadi anggota FKDM Kelurahan Kebon Jeruk atau kelurahan lain yang ikut jadi penggugat," ujar Apriando.

Apriando mengatakan, pihaknya bersama kuasa hukum, A Syamsul Zakaria sudah berkirim surat ke walikota Jakarta Barat pada 29 Januari 2019 dan langsung disposisikan ke wakil walikota Jakarta Barat.

"Namun sampai saat ini belum ada respon. Posisi kami masih menggantung," keluh Apriando.

Lebih lanjut Apriando menuturkan, selain soal pemulihan status, dalam putusan PTUN tersebut, juga menyebutkan bahwa masalah penggunaan aplikasi telegram dalam penulisan laporan setiap anggota FKDM, sudah semestinya tidak diberlakukan lagi.

Sebab masalah aplikasi telegram inilah menjadi salah satu keluarnya surat pemberhentian terhadap anggota FKDM yang tidak melaksanakannya.

Sementara itu, A Syamsul Zakaria menambahkan, demi tegaknya supremasi hukum semua pihak harus menghormati apa yang sudah menjadi putusan hukum.

"Sehingga sudah menjadi kepatutan hukum, tergugat harus segera melaksanakan putusan PTUN tersebut," kata Syamsul.(dod)

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00