Audit Hasil Quick Count Pilpres 2014 oleh Lembaga Independen Berotoritas

Politik  KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 , 10:10:00 WIB

Audit Hasil Quick Count Pilpres 2014 oleh Lembaga Independen Berotoritas

Husin Yazid/RMOL

RMOLJakarta. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) sekaligus Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid mendorong hasil hitung cepat alias quick count sejumlah lembaga survei dalam Pilpres 2014 diaudit secara menyeluruh oleh lembaga independen dan memiliki otoritas, baik institusional, moral dan kredibilitas.

Pasalnya, Husin menganggap persoalan carut marut audit quick count Pilpres 2014 hingga kini belum rampung.

"Lembaga survei yang melakukan quick count harus diaudit lembaga independen dan memiliki otoritas. Jangan diaudit sama dewan etik lembaga survei. Itu sama aja jeruk makan jeruk. Karena dewan etiknya terindikasi tidak independen. Misal, kejadian saat Pilgub DKI Jakarta 2017, semua lembaga survei yang tergabung dalam Persepi dan  AROPI, semuanya salah dalam melakukan survei yang memenangkan telak pasangan Ahok- Djarot serta Agus-Sylviana tidak diaudit," kata Husin di Jakarta, Kamis (21/2).

Menurut Husin, ada 10 lembaga survei yang harus diaudit ulang hasil hitung cepatnya, yakni delapan lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) masing-masing LSI, Charta Politika, Populi Center, SMRC, Indikator, Indobarometer, Cyrus Network dan Poltracking termasuk Puskaptis. Sedangkan satu lembaga survei dari AROPI adalah LSI Denny JA.

Husin kemudian membeberkan alasannya kenapa Puskaptis tak mau diaudit Dewan Etik Persepi terkait hasil quick count Pilpres 2014.

Menurut Husin, dirinya merupakan bagian dari didirikannya Persepi pada 2009. Saat itu Andrinop chaniago dipercaya sebagai ketua, Burhanudin Muhtadi sekjen dan Husin Yazid bendahara.

"Sepengetahuan saya sejak tahun awal di dirikan sekitra 2009/2010 sampai Munas kedua Persepi pada awal 2014, lembaga itu belum memiliki akta pendirian sebuah organisasi. Persepi masih seperti perkumpulan arisan. Makanya Puskaptis tak mau diaudit lembaga ilegal," ujar Husin.

Dia juga menyebut ketua Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk tak punya pengalaman dalam survei Pemilu. Alasan-alasan ini pula yang disebut Husin, Puskaptis tak bersedia untuk diaudit pada 2014 lalu.

"Kedua, Saya pertanyakan integritas, kredibilitas, plus kompetensi dari Prof Hamdi Muluk karena dia belum punya pengalaman dalam survei bupati, wali kota, gubernur dan Presiden. Sementara saya, dari 2006 sudah lakukan 350-an untuk bupati-wali kota. Plus 34 provinsi. Dan presiden 2004-2009. Artinya dia tak punya kompetensi. Untuk apa saya diperiksa orang tak berpengalaman," pungkas Husin.(dod)

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00