Audit Hasil Quick Count Pilpres 2014 oleh Lembaga Independen Berotoritas

Politik  KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 , 10:10:00 WIB

Audit Hasil Quick Count Pilpres 2014 oleh Lembaga Independen Berotoritas

Husin Yazid/RMOL

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) sekaligus Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid mendorong hasil hitung cepat alias quick count sejumlah lembaga survei dalam Pilpres 2014 diaudit secara menyeluruh oleh lembaga independen dan memiliki otoritas, baik institusional, moral dan kredibilitas.

Pasalnya, Husin menganggap persoalan carut marut audit quick count Pilpres 2014 hingga kini belum rampung.

"Lembaga survei yang melakukan quick count harus diaudit lembaga independen dan memiliki otoritas. Jangan diaudit sama dewan etik lembaga survei. Itu sama aja jeruk makan jeruk. Karena dewan etiknya terindikasi tidak independen. Misal, kejadian saat Pilgub DKI Jakarta 2017, semua lembaga survei yang tergabung dalam Persepi dan  AROPI, semuanya salah dalam melakukan survei yang memenangkan telak pasangan Ahok- Djarot serta Agus-Sylviana tidak diaudit," kata Husin di Jakarta, Kamis (21/2).

Menurut Husin, ada 10 lembaga survei yang harus diaudit ulang hasil hitung cepatnya, yakni delapan lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) masing-masing LSI, Charta Politika, Populi Center, SMRC, Indikator, Indobarometer, Cyrus Network dan Poltracking termasuk Puskaptis. Sedangkan satu lembaga survei dari AROPI adalah LSI Denny JA.

Husin kemudian membeberkan alasannya kenapa Puskaptis tak mau diaudit Dewan Etik Persepi terkait hasil quick count Pilpres 2014.

Menurut Husin, dirinya merupakan bagian dari didirikannya Persepi pada 2009. Saat itu Andrinop chaniago dipercaya sebagai ketua, Burhanudin Muhtadi sekjen dan Husin Yazid bendahara.

"Sepengetahuan saya sejak tahun awal di dirikan sekitra 2009/2010 sampai Munas kedua Persepi pada awal 2014, lembaga itu belum memiliki akta pendirian sebuah organisasi. Persepi masih seperti perkumpulan arisan. Makanya Puskaptis tak mau diaudit lembaga ilegal," ujar Husin.

Dia juga menyebut ketua Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk tak punya pengalaman dalam survei Pemilu. Alasan-alasan ini pula yang disebut Husin, Puskaptis tak bersedia untuk diaudit pada 2014 lalu.

"Kedua, Saya pertanyakan integritas, kredibilitas, plus kompetensi dari Prof Hamdi Muluk karena dia belum punya pengalaman dalam survei bupati, wali kota, gubernur dan Presiden. Sementara saya, dari 2006 sudah lakukan 350-an untuk bupati-wali kota. Plus 34 provinsi. Dan presiden 2004-2009. Artinya dia tak punya kompetensi. Untuk apa saya diperiksa orang tak berpengalaman," pungkas Husin.(dod)

Komentar Pembaca
Kemesraan Jokowi-Prabowo Belum Berlalu

Kemesraan Jokowi-Prabowo Belum Berlalu

SENIN, 15 JULI 2019 , 14:53:43

Lebih Baik Prabowo Mati Daripada Berkhianat

Lebih Baik Prabowo Mati Daripada Berkhianat

JUM'AT, 12 JULI 2019 , 14:15:15

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

SABTU, 15 JUNI 2019 , 17:00:00

PPSU Bersih-Bersih

PPSU Bersih-Bersih

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:42:00

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:29:00

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

SABTU, 25 MEI 2019 , 13:35:00