Obat Kanker Usus Besar Tak Lagi Dijamin BPJS, Menkes Dinilai Tak Bernurani

Nasional  SELASA, 26 FEBRUARI 2019 , 10:28:00 WIB

Obat Kanker Usus Besar Tak Lagi Dijamin BPJS, Menkes Dinilai Tak Bernurani

Ervan Purwanto/Ist

Kebijakan Menkes Nila Moeloek yang menerbitkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/707/2018 yang isinya penghapusan jaminan dua jenis obat kanker usus, yaitu bevasizumab dan cetuximab, membuktikan matinya rasa  kemanusiaan dalam diri Menkes.

Bevasizumab merupakan obat untuk menghambat pertumbuhan kanker. Sementara Cetuximab adalah obat untuk mengobati kanker kolorektal (kanker usus besar) yang jelas sangat dibutuhkan oleh penderita kanker dan kanker usus besar.

Ironisnya, penghapusan ini dilakukan demi efesiensi dana jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS dengan berkedok alasan medis.

Sekretaris Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Ervan Purwanto menilai Menkes sama sekali tidak memikirkan bagaimana nasib rakyat miskin yang menderita kanker dan kanker usus besar.

Lantas bagaimana dengan peserta BPJS yang Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang jelas adalah rakyat miskin bisa membeli dua jenis obat tersebut yang harganya mencapai jutaan rupiah.

Padahal konsepsi BPJS adalah menjamin persamaan hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas dan terjangkau. Apalagi sebagai peserta BPJS telah menjalankan kewajiban dengan membayar iuran baik secara mandiri maupun PBI.

Menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar adalah, jika obat tersebut dianggap tidak efesien karena harganya yang mahal untuk ditanggung BPJS, maka bagaimana negara menilai hidup pasien kanker yang membutuhkan obat tersebut.

"Ini jelas keputusan Menteri Kesehatan ini merugikan pasien dan memberikan citra buruk bagi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan bertendensi mendorong BPJS semakin ke arah asuransi bisnis bukan lagi sebagai jaminan sosial di kesehatan," kata Ervan melalui keterangan tertulisnya, Selasa (26/2).

Ervan berpendapat, Menkes dalam proses evaluasi atau Health Technology Assessment (HTA) yang digunakan Kemenkes untuk mengambil keputusan menghapus jaminan terhadap obat kanker ini memiliki banyak kekurangan, dimana dokter yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kanker usus tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

"Jelas keputusan tersebut diambil di luar klinis sementara dokter memiliki tanggungjawab terhadap pasien yang keadaannya dapat memburuk jika tidak diberikan obat tersebut." jelas Ervan.

Sebelumnya Kemenkes juga mengeluarkan keputusan bahwa obat kanker payudara trastuzumab tidak lagi ditanggung oleh BPJS. Keputusan ini lalu menimbulkan perlawanan dari pasien kanker payudara yang melakukan gugatan secara hukum ke Pengadilan Jakarta Selatan.

Dan akhirnya Kemenkes mengambil jalan damai dengan mengembalikan obat trastuzumab kembali dijamin oleh BPJS dengan persyaratan tertentu atau restriksi.

Ervan menjelaskan, bahwa bagi Rekan Indonesia keputusan Menkes tersebut jelas telah melukai rasa kemanusiaan. Menkes seakan akan tidak pernah memikirkan nasib rakyat miskin pengguna JKN yang berpotensi tidak akan mampu membeli obat tersebut.

"Kami menduga kuat adanya upaya pemerintah untuk semakin mendorong BPJS sebagai asuransi murni, bukan lagi sebuah jaminan sosial di kesehatan yang menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin kesehatan rakyatnya sesuai dengan UUD 45," tegas Ervan.

Ervan juga mengutarakan bahwa Rekan Indonesia dengan tegas menolak Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/707/2018 karena merugikan rakyat miskin penderita kanker usus besar.

"Kami akan menggelar demo menuntut pembatalan tersebut pada Kamis (27/2) lusa di kantor Kemenkes Jakarta," pungkas Ervan.(dod)

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09