LIRA Ancam Tindak Tegas Oknum yang Melanggar Merek

Nasional  SABTU, 02 MARET 2019 , 18:53:00 WIB

LIRA Ancam Tindak Tegas Oknum yang Melanggar Merek

Rapimnas LIRA/RMOL

DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)  menyerukan kepada seluruh anggotanya di berbagai daerah untuk melaporkan jika melihat adanya pelanggaran merek LIRA.

Demikian disampaikan Presiden LIRA, Olivia Elvira Ollies Datau dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) ke-3 LIRA.

Dalam rapimnas itu ditegaskan  bahwa lembaga swadaya masyarakat (LSM) LIRA yang sah secara hukum adalah yang dipimpin Presiden Olivia Elvira Ollies Datau.

Olivia meminta seluruh jajaran pimpinan DPW, DPD, serta pimpinan tingkat kota/kabupaten untuk membantu melakukan sosialisasi soal legalitas Pendaftaran Merek LIRA ke seluruh intansi pemerintah terkait di wilayah masing-masing. 

"LIRA yang asli telah memiliki kekuatan hukum yang sah berdasarkan Sertifikat Merek dari Kemenkumham RI dengan Nomor Pendaftaran : IDM000637885 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2019," kata Olivia pada acara yang  dihadiri sejumlah kader dan pimpinan daerah di kantor DPP LIRA, Jalan Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan, Sabtu (2/3).

Rapimnas tersebut juga dihadiri sejumlah pimpinan pusat seperti Ketua Dewan Pembina Habib Aboebakar,  Sekjen DPP Budi Siswanto, Wasekjen Andi Wijaya, serta perwakilan DPD dari berbagai daerah di Pulau Jawa, Sumatera,  Sulawesi, dan lainnya. LIRA telah mendapatkan sertifikat  Hak atas Karya Intelektual (HAKI).

"Para pimpinan daerah harus bisa menertibkan penyalahgunaan LIRA. Kalau ada oknum yang bukan anggota kita, menggunakan nama lembaga kita,  harus ditindak tegas. Dilaporkan kepada pihak yang berwenang," perintah Olivia sambil mengancam pimpinan daerah yang mengabaikan perintah ini akan dicopot.

"Kalian yang tidak becus kerja akan saya ganti. LIRA tidak pernah kekurangan kader berjiwa pemimpin," tandas Olivia.

Habib Aboebakar yang juga anggota DPR-RI mengucapkan selamat kepada LIRA yang telah memiliki kekuatan hukum dengan terbitnya sertifikat tersebut.

"Saya ucapkan selamat kepada kita semua yang telah memiliki payung hukum. LIRA di bawah pimpinan Olivia keberadaannya telah diakui pemerintah dan pihak manapun dilarang keras menggunakan nama LIRA," tegas Habib Aboebakar sambil menambahkan seluruh anggota LIRA tidak perlu ragu lagi atas legalitas lembaga.

Sekjen DPP LIRA,  Budi Siswanto menambahkan bahwa pada rapimnas tersebut tidak membahas soal dukungan kepada salah satu pasangan Capres-Cawapres pada Pemilu 2019.

"Perlu kami tegaskan bahwa LIRA bersikap netral terhadap Pemilu," kata Budi.

Sebagai organisasi kemasyarakatan, LIRA bersifat independen. Namun LIRA juga mendukung kadernya yang saat ini tengah ikut berpartisipasi sebagai peserta Pemilu,  tim kampanye atau penyelenggara Pemilu.

Menurutnya cukup banyak kader LIRA yang maju sebagai calon legislatif tingkat satu maupun dua.(dod)

Komentar Pembaca