Dugaan Korupsi LRT Palembsng Masuk Radar KPK

Hukum  KAMIS, 07 MARET 2019 , 00:40:00 WIB

Dugaan Korupsi LRT Palembsng Masuk Radar KPK

LRT Palembang/Net

Pasca Kantor PT Waskita Karya diobrak-abrik penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sejumlah proyek fiktif, maka diperkirakan komisi anti rasuah itu juga akan menyasar proyek Light Rail Transit (LRT) Palembang. Hal ini menyusul diketemukannya dokumen terkait.

"Sesuai SOP, KPK pasti akan menindaklanjuti setiap ada data korupsi yang diketemukan pada saat melakukan kegiatan penggeledahan. Apalagi sesuai janji, pimpinan KPK akan memprioritaskan  korupsi di sektor infrastruktur. Dugaan korupsi proyek LRT Palembang  sudah masuk dalam radar KPK sejak lama,” kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif kepada wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Belakangan memang proyek LRT Palembang dalam sorotan. Sebagai konsep sistem transportasi massal, LRT lebih tepat diterapkan di kota-kota padat penduduk, seperti Jakarta dan Surabaya.

Sejatinya, LRT sebagai sebuah konsep sistem transportasi massal tidak cocok untuk diterapkan di kota Palembang.

Hal itu sebabnya tak heran bila penumpangnya setiap hari hanya berjumlah belasan orang.

Kondisi ini secara tidak langsung diakui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Dibutuhkan waktu setidaknya tujuh tahun agar moda transportasi massal Light Rail Transit (LRT) Palembang ramai diminati. Akibatnya Kemenhub harus mengalokasikan dana subsidi tarif per tahun sebesar  Rp 300 miliar,” ujar Budi Karya, Senin (4/3).

Pertanyaannya adalah, kenapa proyek LRT  berharga  Rp 10,9 triliun, yang tidak memenuhi persyaratan untuk dibangun di Palembang itu tetap terus dilaksanakan.

Karena berdasarkan pengakuan Budi Karya sendiri, bahwa dibutuhkan waktu setidaknya tujuh tahun agar LRT Palembang ramai penumpang.

Koordinator Satgas Anti Diskriminasi Hukum, Gunawan menilai, proyek LRT Palembang sejak tahap perencanaan tidak memiliki dokumen kajian analisa kebutuhan.

"Dalam perspektif hukum pidana, sebuah proyek sebesar LRT Palembang direncanakan tanpa memiliki dokumen analisa kebutuhan adalah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara," kata Gunawan, Rabu (6/3).

Dengan kata lain, menurut Gunawan, tak terbantahkan proyek LRT Palembang ini mengandung unsur pidana korupsi.

Elemen yang dapat dipakai sebagai titik bertolak untuk menghitung kerugian negara adalah, pertama pada proses pengambilan keputusan penganggaran proyek sebesar Rp 10,9 trilun dan kedua, kebijakan pemberian subsidi tarif sebesar Rp. 300 miliar per tahun.

"Berdasarkan fakta ini, maka tidak ada alasan bagi KPK mengabaikan tuntutan masyarakat terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi pada proyek LRT Palembang. Apalagi LRT sudah sering mogok," ujar Gunawan.

Sudah banyak pihak yang meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK turun tangan menelusuri proyek tersebut.

Diketahui, proyek LRT Palembang dikerjakan mengacu pada Perpres Nomor 116 Tahun 2015 dan Perpres 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan.

Pembangunan proyek diserahkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan sebagai pelaksana pembangunan pra sarana LRT. Sedangkan operator LRT Palembang adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Pembangunan LRT Palembang ini kurang lebih 23 kilometer  dilengkapi 13 stasiun, 1 depo, dan 9 gardu listrik dengan menggunakan lebar jalur rel 1.067 milimeter (mm) dan third rail electricity 750VCD yang dimulai sejak Oktober 2015.(dod)

Komentar Pembaca
Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

SABTU, 15 JUNI 2019 , 17:00:00

Wartawan Diselamatkan TNI

Wartawan Diselamatkan TNI

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 12:00:00

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

PPSU Bersih-Bersih

PPSU Bersih-Bersih

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:42:00

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:29:00

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

SABTU, 25 MEI 2019 , 13:35:00