Komisaris PLN Diduga Hamburkan Duit Negara untuk Kepentingan Pribadi

Hukum  KAMIS, 07 MARET 2019 , 17:40:00 WIB

Komisaris PLN Diduga Hamburkan Duit Negara untuk Kepentingan Pribadi

PT PLN (Persero)/Net

Aroma tak sedap kembali menyeruak dari PT PLN (Persero). Teranyar terkuak rapat Dewan Komisaris (Dekom) yang dilakukan dengan anak perusahaan Batam mulai 6-8 Februari 2019, diduga hanya menghamburkan duit negara saja.

Kegiatan itu sedikitnya diikuti tujuh orang jajaran komisaris PT PLN. Diantaranya Plt Komisaris Utama Ilya Avianti, Sesdekom Djoko Hastowo, Komite Audit Achmad Wahyudi, Komite MR Bambang Purwo, Komite MR Firman Dini, Sudarto sebagai staf senior dan Harris, staf senior.

Selain ke Batam, mereka informasinya juga menyempatkan diri plesiran ke Singapura. Padahal mereka tak mengantongi izin dari Menteri BUMN Rini Soemarno.

Ketua Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mengecam tindakan yang tidak lazim itu, sehingga cuma jadi ajang menghamburkan uang negara.

"Berdasarkan catatan kami, beberapa kegiatan-kegiatan Dekom sekarang diduga kuat tidak lazim jika merujuk pada UU Perseroan Terbatas, sehingga kuat dugaan itu modus menghamburkan anggaran," kata Junisab melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/3).

Junisab mengungkapkan, pada 'Hari Kejepit Nasional', Plt Komisaris Utama juga disinyalir plesiran ke Singapura selama lima hari dengan mengajak 16 staf Dewan Komisaris, berbungkus workshop setengah hari.

Lebih jauh Junisab memaparkan, ada anggota komisaris yang juga menjabat sebagai Deputi di Kementerian BUMN pergi ke Amerika Serikat atas undangan sebuah perusahaan. Namun dia ternyata memggunakan anggaran PLN.

"Tetapi si deputi malah menggunakan anggaran Dewan Komisaris. Dengan minta anggaran pesawat first class SQ sebesar Rp240 juta. Nyaris semua komisaris menikmati dan menghamburkan anggaran tersebut secara bebas. Jika diaudit, kita akan tahu apakah semua kegiatan itu benar bermanfaat untuk PLN atau hanya sekadar menghabiskan anggaran. Kami indikasikan bahwa seluruh kegiatan yang didanai PLN kepada Dewan Komisaris itu patut dan layak untuk diaudit forensik," papar Junisab.

Menurut Junisab, sepatutnya para petinggi itu paham aturan dan menjadi tonggak dalam menegakkan segala aturan di PLN, demi terhindarnya penggunaan uang negara dengan suka-suka.

Junisab juga mengaku prihatin melihat Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir bersama jajaran Direksi PLN yang sudah maksimal mengumpulkan uang receh sampai triliunan rupiah, tetapi selalu terbuang puluhan miliar untuk pelesiran dan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting serta tidak berdasar.

"Kami melihat jajaran direksi PT PLN di bawah kepemimpinan Sofyan Basir sampai kepada petugas pencatat meter sudah berusaha menciptakan zona integritas dan bersih-bersih dari korupsi. Justru sebaliknya jajaran Dewan Komisaris yang berusaha menghamburkan uang dengan tidak transparan dan kerap lepas kontrol" ucapnya heran.

Atas sejumlah temuan itu, kata Junisab, pihaknya sedang menyiapkan sejumlah dokumen agar kasus ini segera ditangani pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Supaya tidak ada lagi yang coba-coba mencuri uang negara dengan berbagai dalih" pungkasnya.

Sementara, terkait merebaknya kasus yang membelit elit di jajaran Dewan Komisaris PLN ini, Plt Komisaris Utama Ilya Avianti, Sesdekom Djoko Hastowo sampai saat ini belum juga memberikan klarifikasi.(dod)

Komentar Pembaca
Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 17:21:00

Pemprov DKI Gelar Pameran Foto Ruang Ketiga Di Balai Kota
Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 15:55:00