4 Pakar Ini Nilai Privatisasi JICT Jilid II Bermasalah

Nasional  KAMIS, 14 MARET 2019 , 12:46:00 WIB | LAPORAN:

4 Pakar Ini Nilai Privatisasi JICT Jilid II Bermasalah

Diskusi "TURC Labor and Law Discussion: Menegakkan Hukum Kasus Privatisasi JICT Jilid II/Zul

RMOLJakarta. Kontroversi perpanjang kontrak atau privatisasi jilid II pelabuhan nasional terbesar Indonesia, Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada Hutchison Hong Kong terus bergulir.

Empat pakar yang memahami dan mengikuti perkembagan perpanjangan kontrak tersebut menilai, kebijakan tersebut melanggar aturan dan terindikasi merugikan negara.

Menurut audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), privatisasi JICT melanggar berbagai aturan dan terindikasi merugikan negara minimal Rp 4,08 triliun.

Selain permasalahan korupsi, privatisasi sektor publik yakni pelabuhan sangat menyangkut hajat hidup rakyat. Untuk itu seharusnya dikelola berdasarkan konstitusi.

Menurut Pakar Hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra, privatisasi JICT jilid II jelas menabrak konstitusi. Ditambah dalam kasus privatisasi tersebut sudah ada audit investigasi BPK dan sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi secara otomatis privatisasi tersebut batal. Pelindo II tidak bisa serta merta mengacuhkan audit investigatif BPK dengan mengedepankan audit PDTT awal BPK yang diminta RJ Lino dan kesimpulannya abu-abu," kata dalam diskusi bertemakan "TURC Labor and Law Discussion: Menegakkan Hukum Kasus Privatisasi JICT Jilid II (2015-2039)”, yang dilaksanakan, Rabu (13/3, di kantor Trade Union Right Centre (TURC).

Apapun alasannya, tambah Azmi, etika hukum harus dijunjung tinggi. Jika tidak, jangan-jangan GCG (tata kelola perusahaan yang baik) sebatas semboyan Pelindo II dan privatisasi JICT hanya untuk melegalkan pendapatan pihak-pihak tertentu.

Menurutnya lagi, indikator kecurangan kasus privatisasi JICT sangat jelas. Baik ditinjau dari hukum bisnis, hukum pidana, hukum kepelabuhanan dan hukum apapun, privatisasi JICT tidak bisa dibenarkan.

"Pemerintah harusnya punya visi besar. Kita butuh pemimpin yang cinta tanah air dan bangsa. Sehingga dalam kasus JICT butuh determinasi pemimpin negara yang mengedepankan keinginan luhur bangsa,” kata Azmi.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Ismail Ramadhan menilai, dalam konteks audit investigatif BPK, kasus perpanjangan kontrak JICT jelas perbuatan melawan hukumnya dan kerugian negara sudah nyata.

"Tapi kenapa KPK, Pelindo II dan pemerintah diam? Jika diam maka bisa bisa dikatakan mereka ini turut terlibat di dalam kasus privatisasi JICT. Jadi ada kesan untuk memelihara kasus Ini untuk tujuan tertentu,” ujarnya.

Ismail menampik tuduhan pihak-pihak tertentu yang menyatakan penolakan privatisasi JICT  akan mengganggu iklim investasi.

Ini kan untuk kepentingan nasional dan privatisasi sektor publik juga tidak dibenarkan. Lagipula penegakan hukum terhadap kasus JICT justru berdampak positif. Jika ada kepastian hukum investor justru malah positif,” kata Ismail.

Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro menilai gatakan, kasus JICT adalah Kejahatan korporasi dan persekongkolan jahat yang luar biasa. Dalam audit investigatif BPK jelas, Penentuan pemenang Huthison dan konsultan keuangan Deutsche bank dilakukan secara sistematis.

Kunci penyelesaian kasus JICT ada di tangan Presiden. Freeport saja bisa, kenapa JICT tidak? Jika Jokowi tidak bertindak maka bisa jadi dia menjadi bagian dari kejahatan korporasi ini,” kata Gigih.

Ada pun dari aspek tenaga kerja, Wakil Direktur TURC,  Yasinta Sonia menilai, permasalahan kontradiksi keberadaan investor asing dengan permasalahan tenaga kerja. Padahal aspek kemudahan berbisnis di Indonesia turun satu peringkat tahun lalu karena konflik industrial tenaga kerja.

"Dampak dari privatisasi ini ada permasalahan tenaga kerja serius. Ratusan pekerja turut di PHK oleh manajemen JICT," ungkapnya.

Ini kan kontradiktif, lanjut dia. Di saat pemerintah gencar membuka lapangan kerja, tapi mereka malah melakukan PHK massal.

"Sehingga ini menjadi tugas suci bersama bagaimana JICT bisa kembali kepangkuan ibu pertiwi pada 27 Maret 2019,” tandas Yasinta.

Sebagaimana diketahui, meski mengandung berbagai kontroversi, privatisasi JICT jilid II terus dijalankan oleh Pelindo II dan Hutchison. Dengan kontrak tersebut, untuk masa kedua, Hutchison Hong Kong kembali mengoperasikan JICT dari 2015 sampai 2039. Kontrak Hutchison sendiri untuk privatisasi jilid I akan habis pada 27 Maret 2019.(dod)

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00