Tak Netral, KPK Tuntut Jokowi Copot Mendagri

Politik  KAMIS, 14 MARET 2019 , 17:49:00 WIB

Tak Netral, KPK Tuntut Jokowi Copot Mendagri

Adjie Rimbawan/RMOL

RMOLJakarta.Kawal Pemilu Kita (KPK) DKI Jakarta dan KPK Jawa Tengah menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo  telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan azas Pemilu.

Pasalnya, Tjahjo Kumolo secara terbuka meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral, yakni dengan tetap aktif menyampaikan program Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Hal itu tentu akan menimbulkan polemik di masyarakat, dan ada kesan bahwa seluruh ASN akan digiring untuk mendukung salah satu calon Presiden. Kami mendesak Bawaslu menindak tegas pelanggaran Mendagri Tjahjo Kumolo," kata Koordinator Kawal KPK DKI Jakarta Ajie Rimbawan saat berunjuk rasa  di depan kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Turut mendampingi Adjie Rimbawan adalah Ketua KPK Jawa Tengah Syaifudin Anwar.

Mendagri  telah menyampaikan alokasi yang diberikan pemerintah untuk dana desa bertambah setiap tahun. Program itu, kata Tjahjo, adalah bentuk komitmen Jokowi dalam rangka pemerataan pembangunan.

Padahal KPK DKI menilai, ASN merupakan pegawai negara, bukan abdi pemerintah. Dimana ASN harus netral dan tidak terjebak dalam kepentingan Pemilu.

Selain itu KPK menegaskan bahwa ASN dalam menjalankan tugasnya harus melayani seluruh rakyat tanpa melihat latar belakang partai dan golongan tertentu.

Berikut ini tuntutan  KPK DKI Jakarta dan Jawa tengah:

1. Mendesak Bawaslu Pusat untuk meneruskan Putusan Bawaslu Jawa Tengah terkait kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Gubernur Jateng dan 31 kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah

Jika Bawaslu Pusat tidak melakukan tindakan, maka integritas Bawaslu sebagai badan negara patut dipertanyakan dan kehilangan marwahnya sebagai pengawas Pemilu.

2. Mendesak agar Menteri Dalam Negeri mundur dari jabatannya, integritasnya cacat sebagai menteri yang seharusnya menjadi contoh bagi seluruh ASN di Republik Indonesia, karena telah secara jelas dan nyata melindungi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dan 31 kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah

Hal tersebut juga dianggap sebagai bentuk kolusi dan nepotisme terhadap penegakan hukum, karena mereka berada dalam satu gerbong PDI Perjuangan dan koalisi petahana dalam Pilpres 2019

3. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk mencopot Menteri Dalam Negeri karena dianggap telah menciderai prinsip keadilan pada pemilu 2019 ini dan merusak wibawa Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara

Presiden RI diminta agar bisa menjamin pelaksanaan Pemilu 2019 ini secara jujur, transparan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia

4. Meminta LPSK sebagai lembaga perlindungan untuk melindungi seluruh aktivis KPK seluruh Indonesia dan berperan aktif dalam melakukannya, karena beberapa aktivis KPK Jawa Tengah mengalami intimidasi fisik secara jelas dan nyata.(dod)

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00

Zohri Disopiri Jokowi

Zohri Disopiri Jokowi

KAMIS, 19 JULI 2018 , 00:13:00

Terburuk Dalam Sejarah

Terburuk Dalam Sejarah

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 09:28:00

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 09:46:00