Tak Netral, KPK Tuntut Jokowi Copot Mendagri

Politik  KAMIS, 14 MARET 2019 , 17:49:00 WIB

Tak Netral, KPK Tuntut Jokowi Copot Mendagri

Adjie Rimbawan/RMOL

Kawal Pemilu Kita (KPK) DKI Jakarta dan KPK Jawa Tengah menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo  telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan azas Pemilu.

Pasalnya, Tjahjo Kumolo secara terbuka meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral, yakni dengan tetap aktif menyampaikan program Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Hal itu tentu akan menimbulkan polemik di masyarakat, dan ada kesan bahwa seluruh ASN akan digiring untuk mendukung salah satu calon Presiden. Kami mendesak Bawaslu menindak tegas pelanggaran Mendagri Tjahjo Kumolo," kata Koordinator Kawal KPK DKI Jakarta Ajie Rimbawan saat berunjuk rasa  di depan kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Turut mendampingi Adjie Rimbawan adalah Ketua KPK Jawa Tengah Syaifudin Anwar.

Mendagri  telah menyampaikan alokasi yang diberikan pemerintah untuk dana desa bertambah setiap tahun. Program itu, kata Tjahjo, adalah bentuk komitmen Jokowi dalam rangka pemerataan pembangunan.

Padahal KPK DKI menilai, ASN merupakan pegawai negara, bukan abdi pemerintah. Dimana ASN harus netral dan tidak terjebak dalam kepentingan Pemilu.

Selain itu KPK menegaskan bahwa ASN dalam menjalankan tugasnya harus melayani seluruh rakyat tanpa melihat latar belakang partai dan golongan tertentu.

Berikut ini tuntutan  KPK DKI Jakarta dan Jawa tengah:

1. Mendesak Bawaslu Pusat untuk meneruskan Putusan Bawaslu Jawa Tengah terkait kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Gubernur Jateng dan 31 kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah

Jika Bawaslu Pusat tidak melakukan tindakan, maka integritas Bawaslu sebagai badan negara patut dipertanyakan dan kehilangan marwahnya sebagai pengawas Pemilu.

2. Mendesak agar Menteri Dalam Negeri mundur dari jabatannya, integritasnya cacat sebagai menteri yang seharusnya menjadi contoh bagi seluruh ASN di Republik Indonesia, karena telah secara jelas dan nyata melindungi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dan 31 kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah

Hal tersebut juga dianggap sebagai bentuk kolusi dan nepotisme terhadap penegakan hukum, karena mereka berada dalam satu gerbong PDI Perjuangan dan koalisi petahana dalam Pilpres 2019

3. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk mencopot Menteri Dalam Negeri karena dianggap telah menciderai prinsip keadilan pada pemilu 2019 ini dan merusak wibawa Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara

Presiden RI diminta agar bisa menjamin pelaksanaan Pemilu 2019 ini secara jujur, transparan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia

4. Meminta LPSK sebagai lembaga perlindungan untuk melindungi seluruh aktivis KPK seluruh Indonesia dan berperan aktif dalam melakukannya, karena beberapa aktivis KPK Jawa Tengah mengalami intimidasi fisik secara jelas dan nyata.(dod)

Komentar Pembaca
Kemesraan Jokowi-Prabowo Belum Berlalu

Kemesraan Jokowi-Prabowo Belum Berlalu

SENIN, 15 JULI 2019 , 14:53:43

Lebih Baik Prabowo Mati Daripada Berkhianat

Lebih Baik Prabowo Mati Daripada Berkhianat

JUM'AT, 12 JULI 2019 , 14:15:15

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

SABTU, 15 JUNI 2019 , 17:00:00

PPSU Bersih-Bersih

PPSU Bersih-Bersih

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:42:00

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:29:00

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

SABTU, 25 MEI 2019 , 13:35:00