Diam-diam Banyak ASN 'Korban' Jual Beli Jabatan Ngadu ke DPRD

Jakarta  SENIN, 18 MARET 2019 , 21:48:00 WIB

Diam-diam Banyak ASN 'Korban' Jual Beli Jabatan Ngadu ke DPRD

Gedung DPRD DKI Jakarta/Ist

Diam-diam banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta yang menjadi 'korban' praktik jual beli jabatan yang mengadukan nasibnya ke Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Demikian informasi yang diperoleh Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah.

"ASN yang mengadu macam-macam, ada yang berasal dari eselon III atau IV. Ada yang karena didemosi atau dimintai uang untuk menempati jabatan tertentu," kata Amir di Jakarta, Senin (18/3).

Atas dasar itulah, Komisi A kemudian mempercepat pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan praktik jual beli jabatan.

Amir nenyarankan Komisi A harus mencatat secara detail setiap pengaduan ASN yang masuk.

Karena kuat dugaan ASN yang mengadukan kecurangan rotasi pejabat tak ingin identitasnya diketahui secara luas.

"Nah catatan pengaduan itu bisa dijadikan bahan pertimbangan khusus," ujar Amir.

Sebelumnya, Komisi A DPRD DKI Jakarta sepakat membentuk pansus soal dugaan jual beli jabatan atau rotasi jabatan. Namun, pansus harus mendapat persetujuan di rapat paripurna. 

"Jadi, kemarin kita rapat internal Komisi A, memutuskan untuk membentuk pansus rotasi jabatan. Tapi prosedurnya itu kan nanti harus ada rapat paripurna, harus ada persetujuan dari masing-masing fraksi. Pada prinsipnya Komisi A akan membuat surat pada pimpinan dewan untuk membuatkan status rotasi jabatan," kata Wakil Ketua Komisi A, William Yani, saat dihubungi.

Menurut Yani, pansus beranggotakan setiap fraksi. Maka, perlu persetujuan dari masing-masing fraksi di DPRD DKI. 

"Jadi gini, kalau pansus itu kan gabungan semua komisi, gabungan semua fraksi, kalau panja hanya ada di komisi tersebut. Kalau pansus itu lebih kuat power-nya karena gabungan semua fraksi kan. Sehingga prosesnya itu harus sesuai persetujuan dari semua fraksi," ucap Yani. 

Komisi A DPRD DKI Jakarta sudah bertemu dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk membahas rotasi 1.125 pejabat di DKI Jakarta. Namun, Komisi A belum mendapat jawaban beberapa orang didemosi dan promosi. 

"Jadi pertama begini, dari BKD sudah masuk sudah memberitahukan kepada kami. Siapa pindah ke mana-mana. Ini jabatannya apa sudah, hanya untuk jabatan yang demosi, jawabannya kurang detail. Kenapa orang ini didemosi, jawabannya hanya global saja. sehingga kita membutuhkan jawaban yang lebih detail," ucap Yani. 

Selain itu, Komisi A bertanya sistem evaluasi sebelum rotasi besar-besaran. Apakah memungkinkan evaluasi bisa dilakukan untuk 1.125 orang sekaligus.

"Kemudian di rapat itu juga, beberapa anggota DPRD di Komisi A mempertanyakan, kenapa perombakan itu bisa sampai 1.125 sekaligus. Sistem penilaiannya bagaimana? sistem kompetensinya bagaimana? apakah bisa tanpa tes apapun 1.125 itu bisa terpotret dengan objektif, bahwa si ini layak naik, si ini tetap, si ini layak turun. 1.125 itu cara memotretnya bagaimana?" pungkas Yani.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies melantik 1.125 pejabat baru yang telah dirotasi. Di antara perombakan tersebut, Anies bahkan melakukan penurunan jabatan dan golongan atau demosi.(dod)

Komentar Pembaca
Ace Hasan Syadzily: Manuver Bambang Soesatyo Biasa Saja
PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 , 22:10:26

RIAU TOLAK RELAWAN DARI JAKARTA, ANIES MENJAWAB ELEGAN