Eks Wabup Garut: Jangan Sampai Kita Ganti Nama Warga karena Hutang Luar Negeri Numpuk

Politik  RABU, 20 MARET 2019 , 13:23:00 WIB

Eks Wabup Garut: Jangan Sampai Kita Ganti Nama Warga karena Hutang Luar Negeri Numpuk

Diky Chandra/Net

Eks Wakil Bupati Garut, Diky Chandra Negara mengingatkan Pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi soal makin menumpuknya hutang luar negeri.

Komedian papan atas ini kemudian mencontohkan kasus negara Zimbabwe.

Menurut Diky, Zimbabwe menelan pil pahit karena gagal membayar utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China.

Dalam kasus tersebut, Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada China, hingga akhirnya harus mengganti mata uangnya menjadi mata uang China atau Yuan sebagai imbalan penghapusan utang. 

Penggantian mata uang itu berlaku sejak 1 Januari 2016, setelah Zimbabwe tidak mampu membayar utang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.

"Zimbabwe gagal bayar utang 40 jt dollar AS ke China. Zimbabwe tak mampu akhirnya harus GANTI MATA UANG jadi mata uang China (Yuan) sebagai imbalan penghapusan utang. Jgn sampai kita GANTI NAMA WARGA gara2 hutang nih. Buat yg namanya disebutkan oleh mr sotoy,Mhn jgn tersingung," tulis akun Twitter @dikychandra_, Rabu (20/3).

Tercatat, pada akhir 2014, utang pemerintah mencapai Rp 2.609 triliun dengan rasio 24,7 persen terhadap PDB.

Sedangkan hingga akhir 2017, utang pemerintah mencapai Rp 3.942 triliun dengan rasio 29,4 persen.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI)Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3 persen (yoy) menjadi 357,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dollar AS).

Sedangkan utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2019 menembus Rp 5.400 triliun seiring tumbuhnya utang luar negeri pemerintah dan swasta. Berdasarkan data Bank Indonesia utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 383,32 miliar setara Rp 5.443,19 triliun dengan kurs Rp 14.200/dolar Amerika Serikat. Angka tersebut naik US$ 5,45 miliar (1,45%) dibanding bulan sebelumnya dan juga meningkat US$ 25,71 miliar (7,2%) dari Januari 2018.(dod)

Komentar Pembaca
Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37

Jokowi Teruji dalam Hal Kegagalan

Jokowi Teruji dalam Hal Kegagalan

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 , 00:45:19