Inggard Joshua: Usulan Gratiskan MRT Gendheng dan Bikin Gaduh

Jakarta  JUM'AT, 22 MARET 2019 , 15:00:00 WIB

Inggard Joshua: Usulan Gratiskan MRT Gendheng dan Bikin Gaduh

MRT Jakarta/Net

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Inggard Joshua menolak keras usulan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi yang meminta tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta digratiskan.

"Usulan Abdurrahman Suhaimi untuk menggratiskan tiket MRT dan LRT sampai akhir 2019 itu gendheng (tidak waras) dan hanya bikin gaduh bagi Pemprov DKI, DPRD dan masyarakat saja," kata Inggard di Jakarta, Jumat (22/3).

Mantan Wakil Ketua DPRD DKI ini mensinyalir usulan Suhaimi merupakan trik mendongkrak popularitas, namun tidak berpikir logis.

" Dia (Abdurrahman Suhaimi ) kan tahu, APBD DKI terbatas. Tidak hanya MRT dan LRT yang harus dibiayai dengan anggaran APBD. Banyak sekali program pembangunan, seperti penataan transportasi umum, pembangunan jalan, pengendalian banjir, perumahan rakyat, pendidiikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan, juga pemberdayaan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," papar Inggard.

Jadi, apabila tiket MRT dan LRT Jakarta digratiskan sampai akhir 2019, maka anggaran subsidinya sangat besar dan berpotensi menggerus APBD 2019 dan 2020.

Belum lagi total pinjaman ke Pemerintah Jepang melalui JICA sebesar Rp25 triliun untuk pembiayaan pembangunan MRT Jakarta yang harus dibayarkan.

"Pinjaman ini harus dicicil dan dibayar bunganya dengan anggaran APBD. Kalau tiketnya digratiskan maka subsidinya membengkak, menyebabkan program penting lainnya tidak bisa laksanakan," tutur Inggard. "Dalam menetapkan tarif MRT dan LRT Jakarta harus diperhitungkan azas kepatutan dan kewajaran agar bisa mengamankan APBD DKI bisa secara mulus membiayai pembangunan," pungkas Inggard.

Sebebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan tarif MRT dan LRT tak mungkin gratis. Sebab menurutnya, Pemprov DKI hanya memiliki dana terbatas dalam mengoperasikan MRT.

"Kelihatannya nggak gratis. Sebagai usulan, ya saja. Karena nggak mungkin, dananya terbatas," kata Anies.

Sejauh ini, Pemprov DKI mengajukan tarif Rp10 ribu per kilometer untuk MRT dan Rp 6 ribu untuk LRT. Dengan angka ini, MRT mengajukan subsidi sebesar Rp625 miliar dan LRT mengajukan subsidi Rp169 miliar.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi mengajukan agar DKI menghapus poin penyusutan dan poin keuntungan 10 persen yang dimasukkan MRT sebagai bagian pembiayaan.

"Coba penyusutan dikeluarkan jadi berapa tarifnya. Saya rasa bisa kita gratiskan. Dihitung dulu," kata Suhaimi.

Rencananya, MRT akan diresmikan pada Minggu (22/3). Namun hingga kini tarif MRT dan LRT tak kunjung disepakati.

Tarif asli MRT disebut mencapai Rp31 ribu per orang untuk sekali jalan. Namun, angka ini masih akan ditekan dengan subsidi Pemprov DKI yang besarannya tengah dibahas di DPRD DKI.

DPRD belum menyetujui angka tarif yang diajukan Pemprov DKI yakni sebesar Rp10 ribu per kilometer setelah disubsidi.

"Semua yang berkaitan dengan itu adalah komponen tarif keekonomian dibagi estimasi passangers (penumpang) maka ketemulah angka Rp31.659," ujar Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta Tuhiyat, dalam rapat penentuan tarif MRT dengan Komisi B DPRD DKI.(dod)

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09